HARIAN NEGERI, Jakarta - ​Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah gelombang tuduhan negatif dan isu manipulasi data beras yang beredar belakangan ini.

PB PII menilai serangan terhadap Kementerian Pertanian (Kementan) terindikasi kuat sebagai upaya pelemahan terhadap agenda swasembada pangan nasional.

Sekretaris Jenderal PB PII periode 2026-2028, Atqiya Fadhil Rahman, menegaskan bahwa polemik mengenai cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 5 juta ton harus disikapi dengan jernih dan berbasis data, bukan sekadar opini politis yang provokatif.

​"Kami telah mencermati dinamika yang ada. Klaim stok beras 5 juta ton ini bukan angka fiktif, karena didukung oleh data lembaga pangan internasional seperti FAO dan USDA. Langkah Mentan yang menantang publik, termasuk mahasiswa dan aktivis, untuk melakukan sidak langsung ke gudang Bulog adalah bukti transparansi yang sangat jantan dan patut diapresiasi," ujar Atqiya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/04/2026).

​Melawan Narasi Impor dan "Antek Asing"
Lebih lanjut, Atqiya menyoroti adanya pihak-pihak yang terus menyuarakan kekurangan pangan demi memuluskan agenda impor. Menurutnya, kelompok yang disebut Mentan sebagai "antek asing" ini nyata adanya dan sangat merugikan petani lokal.

​"PB PII berdiri bersama Mentan Amran untuk melawan para pemburu rente yang mencoba memaksakan impor di saat produksi dalam negeri sedang dipacu melalui program pompanisasi dan cetak sawah baru. Kedaulatan pangan adalah harga mati bagi kemandirian bangsa kita," tegasnya.

Sebagai organisasi pelajar Islam tertua di Indonesia, PB PII juga mengajak seluruh elemen pemuda dan intelektual untuk mengedepankan prinsip tabayyun (verifikasi) dalam menerima informasi terkait kinerja pemerintah. Atqiya menilai keberanian Amran membongkar praktik korupsi internal dan proyek fiktif senilai miliaran rupiah adalah langkah bersih-bersih yang seharusnya didukung, bukan malah dijadikan bahan serangan balik.

​"Kita butuh pemimpin yang berani 'berdarah-darah' di lapangan untuk urusan perut rakyat. Kami menginstruksikan kepada seluruh kader PII di daerah untuk ikut mengawal distribusi pangan dan tetap objektif dalam melihat capaian sektor pertanian saat ini," pungkas Atqiya.

Dukungan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen PB PII dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak-hak petani di seluruh pelosok Indonesia.