HARIAN NEGERI - JAKARTA, Jum'at (13/2/2026), Komite Mahasiswa Pemerhati Pembangunan Maluku Utara–Jakarta kembali menggelar Aksi Jilid II di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan terbuka terhadap aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk segera mengusut dugaan penyimpangan proyek strategis sumber daya air di Maluku Utara.

Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Lapangan M.S. Faizal menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat dugaan praktik penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan negara.

“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Irwan Muhammad dan Edi Sukirman selaku PPK dalam proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura di Pulau Morotai. Jika ditemukan indikasi kerugian negara, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegas Faizal.

Mahasiswa juga menuntut Menteri PUPR untuk segera mengevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara yang diduga melakukan pembiaran serta melindungi pejabat yang kini menjadi sorotan publik.

“Proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura dinilai perlu diaudit menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran,” ujarnya.

“proyek yang seharusnya menopang kebutuhan air dan pertanian masyarakat justru menyisakan tanda tanya besar,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Sorotan tajam juga diarahkan pada proyek Embung Pulau Hiri dengan nilai anggaran sekitar Rp13 miliar. Mahasiswa meminta KPK menelusuri seluruh alur penggunaan anggaran, termasuk pihak kontraktor dan pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

“Kami tidak ingin pembangunan di Maluku Utara berubah menjadi ladang kepentingan segelintir oknum. Jika ada praktik mafia proyek, maka harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” lanjutnya. 

Mahasiswa memperingatkan agar KPK tidak lambat dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan korupsi sektor infrastruktur. Mereka menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek di wilayah timur Indonesia harus sama seriusnya dengan daerah lain.

“Aksi ini menjadi peringatan bahwa publik terus memantau. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret berupa pemanggilan, pemeriksaan, maupun evaluasi jabatan, mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar,” tegasnya. 

“Ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini peringatan keras agar uang rakyat tidak dipermainkan,” tutupnya.