Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur telah lama menjadi salah satu proyek besar yang menjadi simbol ambisi pemerintah Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo mencanangkan IKN sebagai wujud transformasi menuju negara yang lebih modern dan berkelanjutan. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini menghadapi banyak tantangan yang menimbulkan pertanyaan besar: apakah ambisi besar ini dapat terwujud, ataukah hanya sekadar proyek yang gagal?

Ketika pengumuman IKN pertama kali disampaikan, masyarakat Indonesia disuguhkan gambaran tentang kota futuristik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kota ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa serta menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana kota masa depan seharusnya dibangun. Di balik visi besar tersebut, terdapat harapan bahwa pembangunan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik investasi, serta mendorong pemerataan ekonomi.

Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Sejak awal, pembangunan IKN menghadapi berbagai hambatan, mulai dari pembiayaan, masalah lahan, hingga persoalan sosial dan politik. Untuk mewujudkan visi besar ini, diperlukan keseriusan dan kesinambungan, bukan sekadar retorika yang menggugah. Pembangunan kota ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta sektor swasta. Meskipun telah ada berbagai janji dan rencana yang disusun dengan matang, implementasi di lapangan masih jauh dari ekspektasi.

Tantangan Pembiayaan dan Kurangnya Minat Investor

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan IKN adalah keterbatasan pembiayaan. Proyek sebesar ini membutuhkan dana yang sangat besar. Meskipun pemerintah berupaya menggandeng pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), minat investor tampaknya belum cukup tinggi. Banyak pihak mempertanyakan apakah dana yang dibutuhkan benar-benar dapat tercapai, mengingat beban fiskal negara yang semakin berat pascapandemi serta ketidakpastian ekonomi global.

Komitmen Pemerintah yang Dipertanyakan

Selain masalah pendanaan, komitmen pemerintah yang tampak mengendur juga menjadi sorotan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan lahan hingga ketidakpastian regulasi yang menyelimuti proyek ini, kondisi tersebut menciptakan rasa pesimistis di kalangan publik. Proyek ambisius seperti ini membutuhkan konsistensi kebijakan dan visi jangka panjang yang tidak boleh bergantung pada pergantian pemerintahan. Ambisi besar tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

IKN dan Ketimpangan Pembangunan

Alih-alih mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, pembangunan IKN justru menjadi simbol nyata dari ketidakmerataan pembangunan. Banyak daerah di Indonesia yang lebih membutuhkan infrastruktur dan perhatian lebih, namun anggaran besar justru dialokasikan untuk proyek megah ini. Sementara itu, masyarakat di daerah terpencil masih merasakan kesenjangan yang semakin lebar. Apakah pembangunan IKN benar-benar memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan? Jika IKN hanya menjadi pusat kekuasaan yang baru, tanpa dampak nyata bagi masyarakat sekitar, maka proyek ini berpotensi menjadi contoh kegagalan pembangunan yang mengabaikan kebutuhan riil rakyat.

Apakah Waktu yang Tepat?

Selain berbagai tantangan yang telah disebutkan, muncul pertanyaan mendasar: apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan proyek ambisius seperti IKN? Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan berbagai tantangan besar lainnya, sebagian masyarakat mulai meragukan apakah anggaran yang dialokasikan untuk IKN lebih baik digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur di daerah terisolasi, atau sektor lain yang lebih mendesak.

Perlunya Evaluasi Menyeluruh

Kini saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek IKN. Haruskah proyek ini dilanjutkan dengan strategi yang lebih matang, ataukah perlu ada perubahan arah agar pembangunan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia? Tanpa perencanaan yang lebih realistis dan implementasi yang efektif, pembangunan IKN berisiko menjadi ambisi besar yang hanya tinggal kenangan.

Penulis: Rizki Ramadhan Sitepu