HARIAN NEGERI - ‎Ternate, Kamis (23/4/2026), Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate bersama peserta Training Raya melakukan kunjungan resmi ke DPRD Kota Ternate untuk menyerahkan Naskah Resmi Trajectory Ecocracy, yang berisi gagasan strategis terkait arah pembangunan berbasis ekologi.

‎Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, sebagai tindak lanjut dari hasil forum Training Raya yang merumuskan sejumlah pokok pikiran berdasarkan pembacaan atas realitas sosial dan lingkungan di Maluku Utara saat ini.

‎Dalam dokumen yang diserahkan, HMI menilai bahwa praktik demokrasi yang berjalan saat ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kerap mengabaikan daya dukung lingkungan. Hal ini tercermin dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, degradasi hutan, pencemaran wilayah pesisir, serta konflik agraria yang terus terjadi.

‎Sebagai respons atas kondisi tersebut, HMI menawarkan konsep Ecocracy sebagai gagasan korektif. Konsep ini menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama dalam proses pengambilan kebijakan politik.

‎“HMI memandang Ecocracy bukan sebagai antitesis demokrasi, melainkan sebagai instrumen penyeimbang. Jika demokrasi berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka Ecocracy memperluasnya menjadi kedaulatan yang juga berpihak pada keberlanjutan alam,” demikian disampaikan Yusril Buang dalam keterangannya.

‎Momentum kehadiran HMI dalam forum paripurna DPRD Kota Ternate dinilai penting sebagai upaya konsolidasi politik gagasan. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah, sehingga sinergi antara gerakan intelektual mahasiswa dan lembaga legislatif dianggap krusial dalam mendorong transformasi kebijakan berbasis ekologi.

‎Dalam pertemuan tersebut, HMI dan DPRD Kota Ternate juga merumuskan sejumlah poin penting sebagai bagian dari rencana kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Beberapa poin yang disepakati antara lain:

  1. Kedua pihak berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkan Ecocracy sebagai sistem politik yang menyeimbangkan demokrasi dan keberlanjutan ekologis.
  2. Mendorong arah pembangunan Provinsi Maluku Utara menuju konsep Green Province, dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan daerah.
  3. Menawarkan transformasi paradigma tata kelola pemerintahan dari Good Governance menuju Environment Governance, guna memastikan seluruh kebijakan publik berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan ekologi.
  4. Memperjuangkan secara bersama agenda perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup di Maluku Utara sebagai tanggung jawab kolektif lintas sektor.

‎Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap krisis ekologis yang tengah dihadapi daerah.