HARIAN NEGERI, Jakarta - Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital dalam pelayanan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan dukungan penuh Kementerian Komdigi dalam pengembangan aplikasi super atau Super Apps Caraka Kementerian Hukum.

“Kami mendukung adanya super apps ini yang akan sangat membantu meningkatkan layanan publik dan perangkat layanan hukum dan perizinan,” tegasnya usai Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Hukum dengan 20 perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (14/05/2025).

Nezar Patria menjelaskan Kementerian Komdigi akan menyediakan infrastruktur dan interoperabilitas untuk mengintegrasikan Caraka dengan kementerian dan lembaga.

“Data dari Super Apps Caraka bakal terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), karena merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Kemkomdigi,” jelasnya.

Menurut Nezar Patria, Super Apps Caraka paling lambat akan diluncurkan pada awal tahun 2026.

“Saat ini proses pengembangannya terus dilakukan oleh Kemkum dan juga Kemkomdigi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi dukungan Kementerian Komdigi. Menurutnya, dukungan itu penting dalam transformasi Kementerian Hukum untuk mengembangkan semua sistem secara digital.

“Saat ini kami bertransformasi untuk mengembangkan semua sistem dengan digitalisasi dan atas dukungan Kementerian Komdigi, kami berterima kasih karena kami sangat terbantu,” tuturnya.

Supratman menyatakan inovasi seperti Super Apps Caraka merupakan bukti dari komitmen Kementerian Hukum atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bapak Presiden menginginkan sebuah akselerasi atau kecepatan dalam setiap pengambilan keputusan dan itulah yang menjadi panduan kami di Kementerian Hukum dalam hal melakukan layanan baik di dalam kementerian kami, maupun pada layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain dengan Kementerian Komdigi, Kementerian Hukum juga menjalin kesepahaman dengan Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kooperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.