HARIAN NEGERI, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong percepatan realisasi kinerja fisik dan penyerapan anggaran di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul capaian serapan yang dinilai belum optimal hingga pertengahan tahun 2025. Melalui rapat koordinasi terbatas, jajaran Pemkot mengevaluasi progres serta kendala teknis yang menghambat kinerja sejumlah OPD.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya pemantauan secara berkala atas capaian fisik dan keuangan setiap perangkat daerah. Menurutnya, perbedaan antara target dan realisasi harus menjadi perhatian serius.

“Bappeda saya minta untuk menyampaikan year on year agar bisa kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Apakah progresnya lebih cepat atau justru melambat. Ini penting agar kita bisa mengambil langkah korektif,” ujar Hasto saat memimpin rakor terbatas di Balai Kota Yogyakarta, dikutip dalam laman warta.jogjakota.go.id, Jumat (20/6/2025).

Data Pemkot mencatat hingga Mei 2025, kinerja fisik baru mencapai 41,93 persen, sedangkan keuangan tercatat 29,19 persen. Dalam rapat, enam OPD dengan status realisasi rendah, sedang, atau sangat rendah diminta mempresentasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

“Kita tidak ingin satu dua OPD justru memperburuk citra kinerja secara keseluruhan. Kalau ada kendala, mari dicari solusi bersama. Jangan sampai terlambat bertindak,” tegas Hasto.

Ia juga meminta agar pekerjaan fisik, seperti proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), segera dituntaskan proses lelang dan kontraknya. “Idealnya, akhir Juni sudah berkontrak, agar pencairan uang muka sekitar 30 persen bisa dilakukan dan ada gerak serapan anggaran,” katanya.

Tak hanya pekerjaan fisik reguler, realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY juga menjadi perhatian. Hasto mengingatkan agar batas waktu penyelesaian tidak terlalu mepet.

“Saya harap jangan sampai semua proyek dipatok selesai Desember. Karena pertengahan bulan sudah tutup buku. Lebih aman kalau selesai November, jadi ada waktu jika terjadi kendala,” imbaunya.

Dalam paparannya, Sekretaris Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Erna Susanti, menyebutkan target kinerja fisik instansinya hingga Mei 2025 sebesar 19,43 persen. Namun realisasinya baru mencapai 13,35 persen, atau deviasi sekitar 6,8 persen.

Sejumlah pekerjaan yang masih berjalan antara lain pembangunan sistem drainase kota, pemeliharaan Jalan Sugeng Jeroni, pembangunan rumah susun Muja Muju, hingga pengolahan air limbah domestik. Enam paket pekerjaan telah masuk tahap kontrak pada Juni, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses pemilihan penyedia.

“Kontrak pemeliharaan Jalan Sugeng Jeroni ditargetkan akhir Juni. Harapannya semua pekerjaan selesai maksimal pertengahan Oktober,” jelas Erna.

Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Sarmin, melaporkan realisasi keuangan instansinya mencapai sekitar 55 persen. Salah satu hambatan terjadi pada proyek renovasi gedung UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Penundaan sempat terjadi karena efisiensi dari pusat, dan proses pelaksanaan baru bisa dilanjutkan setelah surat persetujuan dari kementerian turun. Tapi pekerjaan fisik sudah dimulai dan pencairan uang muka ditargetkan pada Juni,” terangnya.

Melalui evaluasi berkala dan percepatan di berbagai lini, Pemkot Yogyakarta berharap realisasi kinerja fisik dan keuangan dapat segera optimal dan berdampak langsung pada pelayanan serta pembangunan bagi masyarakat.