HARIAN NEGERI - Ternate, Jumat (2/1/2026), Menanggapi menguatnya desakan publik kepada Gubernur Maluku Utara agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Abubakar Abdullah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan sikap tegas bahwa momentum reformasi birokrasi di sektor pendidikan sedang diuji.

Belakangan ini, sejumlah elemen masyarakat secara terbuka menyoroti rekam jejak masa lalu Abubakar Abdullah yang pernah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara, yang sempat mencuat ke ruang publik sebagai persoalan etika dan hukum yang berat.

Yusril J. Todoku, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan HMI Cabang Ternate, menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan. Menurutnya, reformasi harus diwujudkan dalam tindakan berani, bukan sekadar retorika tanpa tindak lanjut melalui pergantian pejabat yang bermasalah.

“Pendidikan adalah pilar masa depan bangsa. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama dalam pengelolaan birokrasi di sektor ini sedang diuji. Seorang yang pernah terseret dugaan persoalan hukum di masa lalu tidak layak memimpin sektor pendidikan dan kebudayaan,” ujar Yusril, Kamis (1/1/2026). 

Yusril menegaskan bahwa catatan dugaan keterlibatan Abubakar Abdullah dalam kasus tunjangan DPRD seharusnya sudah cukup menjadi alarm bagi pemerintahan untuk mengevaluasi total figur tersebut. 

“Posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mengelola anggaran besar tetapi juga menentukan arah pembangunan sumber daya manusia di Maluku Utara suatu tugas yang membutuhkan moral dan integritas tak tergoyahkan,” tegasnya.

“Jika gubernur masih memilih mempertahankan pejabat dengan beban kontroversi semacam ini, maka jangan bicara reformasi birokrasi. Itu bukan reformasi itu konservasi masalah yang akan terus menghantui pendidikan daerah,” lanjutnya.

Yusril juga menyebut bahwa pendidikan bukan tempat penitipan loyalis apalagi ruang kompromi politik. Bagi HMI, mempertahankan figur bermasalah di posisi strategis sama dengan memaksa masyarakat menerima standar moral yang rendah dari tata kelola pemerintahan.

“HMI tidak berposisi menjatuhkan pribadi, tetapi menuntut konsistensi pemerintah terhadap komitmen good governance yang telah diikrarkan sejak awal masa jabatan,” ungkapnya. 

Menurutnya, sampai saat ini publik masih menunggu keputusan jelas dari Gubernur apakah akan mengambil langkah pergantian atau tetap mempertahankan status quo yang mengancam kredibilitas sektor pendidikan.

“HMI menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak akan berhenti mengingatkan bahwa masa depan pendidikan tidak boleh disandera oleh kompromi, kepentingan, dan ketakutan elite birokrasi,” pungkasnya.

Upaya mencopot Abubakar Abdullah kini dipandang oleh HMI bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi sebagai ujian moral terakhir bagi komitmen birokrasi bersih di Maluku Utara.