HARIAN NEGERI - Jakarta, Rabu (13/5/2026), Film Dokumenter "Pesta Babi" semakin luas dan semakin banyak di tonton oleh semua kalangan, dari Pelajar hingga akademisi. Semua berbondong-bondong untuk menonton dan membuka ruang kritis dalam menyikapi problematika lingkungan dan HAM di Papua. 

Namun, sangat disayangkan, ada kelompok atau sebagian orang berkepentingan tidak menginginkan film ini di putar dan di tonton. Hingga di beberapa daerah terjadi pembubaran saat nonton film "Pesta Babi", di beberapa ruang akademik. 

Menyikapi hal tersebut, PB PII, melalui Bidang Lingkungan Hidup, Agung Gumelar menolak dan mengecam keras tindakan pembubaran oleh oknum-oknum yang mencoba membubarkan nobar Film Dokumenter tersebut. 

"Kami dengan tegas menolak dan mengecam secara tegas tindakan pembubaran atau pemboikotan nobar film Pesta Babi yang terjadi di beberapa tempat," ujar Agung, saat dimintai keterangan, Rabu (13/5/2026). 

Menurutnya, pembubaran yang terjadi adalah bentuk ketakutan negara terhadap ruang kritis dan terhadap realita yang terjadi di Papua. 

"Kenapa harus di bubarkan? Tidak ada provokatif atau tindakan yang mengancam stabilitas kok, kenapa harus di bubarkan? Apakah negara, terlebih instansi terkait takut kalau realita di Papua itu di bongkar? Kalau iya, sampaikan aja, jangan gunakan alibi profokasi dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Agung menyatakan bahwa Menteri HAM saja jelas mengatakan bahwa, upaya pembubaran nobar film harus melewati namanya pengadilan, tidak boleh semena-mena. 

"Pelanggaran disini jelas, pembungkaman nalar kritis oleh mereka yang takut terjadi. Menteri HAM RI saja jelas katakan bahwa pembubaran nobar tersebut harus lewat pengadilan. Ini malah main hakim sendiri. Harus di proses orang-orang mengatasnamakan Anggota, karena bukan kewenangan mereka itu," kata Agung dengan nada tegas. 

Diketahui, pembubaran terjadi di beberapa tempat. Seperti di Unram itu oleh oknum dosen, di Unkhair Ternate oleh oknum mengaku Anggota TNI dan beberapa tempat lainnya. 

Agung juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang berani memutar film dokumenter "Pesta Babi" ini dan menghimbau PII Sebagai Garda Terdepan dalam merekomendasi pemutaran Film Ini.

"Sangat mengapresiasi kepada sekolah-sekolah yang memutar film tersebut. Buka cakrawala kritis sejak dini. Bukan seperti mereka yang mengaku abdi negara, tapi takut dengan pemutaran film dengan alibi provokasi dll. Padahal nyatanya takut dibuka kebusukan yang terjadi di Papua," ucapnya dengan Tegas. 

Agung juga meminta seluruh sekolah dan dinas pendidikan di Indonesia terkait untuk berani memutar film tersebut, agar cakrawala berfikir terbuka. Tidak usah takut, karena Hak kita sudah di atur. 

Selain itu Agung juga menegaskan bahwa, Hak untuk berekspresi dan Berkumpul sudah di atur dalam UU. Jika ada yang ingin membubarkan, berarti mereka takut. 

"Jangan takut, UU jelas. Kalau mereka bubarkan, berarti mereka takut. Ingat Papua Bukan Tanah Kosong," tutupnya dengan tegas.