HARIAN NEGERI, Jakarta - Retreat kepala daerah akan dimulai Jumat (21/2) dan akan berakhir pada Jumat (28/2) Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima arya mengatakan, model kegiatan tersebut banyak menghemat anggaran negara.

Menurut dia, kegiatan retreat kepala daerah tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan tersebut rutin dilakukan bagi kepala daerah yang baru saja dilantik.

Selama enam hari pertama, kegiatan hanya diikuti oleh 503 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Pada dua hari terakhir, wakil kepala daerah akan bergabung sehingga total peserta mencapai 1.006 orang.

Presiden Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja APBN/APBD. Kebijakan ini menuai pujian atas penghematan yang signifikan, tetapi juga kritik terkait dampak sosial yang ditimbulkan.

Penting untuk dicatat bahwa efisiensi anggaran bukan hanya sekadar angka, melainkan juga berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdampak temporer tetapi jangka panjang.

Pemangkasan anggaran hingga Rp 300 triliun menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah selama ini tidak efisien. Kementerian dan Lembaga (K/L) tetap beroperasi meski anggarannya dipotong, mengindikasikan masih terdapat banyak program-program yang tidak memberikan dampak nyata dan tidak relevan untuk kepentingan yang lebih luas. (Detik.news)

Oleh karena itu Andi Leo, selaku Koordinator Presidium Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS) mengatakan, anggaran Rp 13 miliar sangat besar untuk kegiatan retreat yang hanya berlangsung beberapa hari.

"Prioritas penggunaan anggaran tersebut harus dipertimbangkan dengan baik, mengenai akomodasi, konsumsi, atau kegiatan lainnya. Apalagi sekarang lagi gencarnya efisiensi anggaran," kata ketua Andi saat ditemui tim HarianNegeri.com, Sabtu (21/2/2025).

Andi melanjutkan, retreat harusnya sebagai alternatif agar lebih ekonomis dan efektif. Karenanya itu perlu dipertimbangkan untuk menghemat anggaran.

"Harus dievaluasi ulang persoalan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan retreat. Pastikan prioritas penggunaan anggaran negara sesuai dengan tujuan," lanjutnya.

Pemuda asal Sumsel ini juga menyebutkan, jangan sampai masyarakat salah menilai bahwa efisiensi seperti tidak berlaku untuk pimpinan daerah, tidak ada salahnya jika pemimpin daerah benar-benar merasakan pendidikan dasar kepempimpinan baik dari fisik ataupun mentalz.

“Jangan diberikan fasilitas yang memanjakan, karna mereka harus merasakan bagaimana penderitaan rakyatnya yang dia pimpin, mungkin keadaannya jauh lebih meprihatinkan dari fasilitas retreat tersebut,” ujarnya.

Mahasiswa S2 UNAS tersebut juga mengungkapkan, agar pemimpin itu mempunyai pola pikir memperjuangkan masyarakatnya, untuk sama terangkat dari ketidaknyamanan dalam kemiskinan yang selama ini seakan dipelihara, agar masyarakat tetap miskin dan tetap bodoh.

“Dengan tujuan agar masyarakat tidak punya kekuatan dan tidak berani untuk bersuara, biar mereka miskin agar tidak punya modal untuk mengembangkan diri, biar si miskin tetap sibuk dengan hal-hal dasar hidup saja atau biar si miskin bisa dimanipulasi dan ditindas dengan mudah oleh para pemimpin dan penguasa?,” tutup Andi Leo.