HARIAN NEGERI, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ke 34 provinsi di Indonesia mulai tahun ini. Program ini ditujukan untuk menjangkau sekitar 3.500 anak tidak sekolah (ATS) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa PJJ dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

“Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ujarnya, dikutip dari laman Puslapdik Kemendikdasmen, Minggu (3/5/2026).

Sebelumnya, Kemendikdasmen juga telah melakukan uji coba PJJ bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa program PJJ tidak hanya menyasar anak-anak di dalam negeri, tetapi juga anak bangsa di luar negeri.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), saat ini terdapat sekitar 4 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Melalui program PJJ, pemerintah menargetkan dapat menjangkau sekitar 1,13 juta anak dari jumlah tersebut.

Program ini memprioritaskan anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang menampung anak pekerja migran Indonesia. Adapun rentang usia peserta PJJ ditetapkan antara 16 hingga 18 tahun.

Menurut Mu’ti, PJJ hadir sebagai solusi bagi anak-anak yang terkendala akses wilayah maupun keterbatasan sarana pembelajaran.

“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan dalam implementasi PJJ, terutama terkait integrasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau Deep Learning. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek kognitif, mental, dan pengembangan karakter peserta didik.

Mu’ti menambahkan, sekolah induk dan sekolah mitra memiliki peran strategis dalam menyukseskan program ini, tidak hanya untuk menekan angka anak tidak sekolah, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.

“Semoga program ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 21 sekolah induk yang menjadi penyelenggara utama PJJ, serta 62 sekolah mitra yang turut berkolaborasi dalam pelaksanaannya.