HARIAN NEGERI - Jakarta, Menanggapi eskalasi bencana kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Direktur Eksekutif Teratai Institute, Yanto, angkat bicara. 

Menurutnya, Krisis lingkungan yang telah meluas hingga belasan hektare dan memicu status tanggap darurat tersebut dinilai tidak bisa dipandang secara hitam-putih hanya sebagai kelalaian tunggal otoritas birokrasi, melainkan sebuah manifestasi dari kegagalan struktural kolektif yang melibatkan seluruh elemen hulu hingga hilir.

Yanto, tudingan sepihak yang dialamatkan murni kepada pemerintah daerah merupakan cara pandang yang menyederhanakan masalah ekologis yang berlapis. 

“Kebakaran hebat yang terjadi di TPA Jatiwaringin merupakan bom waktu sistemik yang dipicu oleh akumulasi gas metana di bawah gunungan sampah, yang kemudian terakselerasi oleh cuaca ekstrem dan angin kencang. Fenomena ini, tidak berdiri sendiri melainkan bertumpu pada rantai pasok sampah yang rusak sejak dari level domestik,” tegasnya.

Teratai Institute mencatat bahwa insiden di Kabupaten Tangerang ini menambah daftar panjang potret kelam tata kelola persampahan di Indonesia. Sepanjang satu tahun terakhir, rentetan bencana serupa telah melumpuhkan berbagai wilayah, mulai dari kebakaran masif di TPA Sarimukti (Bandung Barat) yang sempat melumpuhkan status pembuangan sampah regional, TPA Rawa Kucing (Kota Tangerang), TPA Jatibarang (Semarang), TPA Putri Cempo (Solo), hingga TPA Suwung di Bali. Kebakaran di tempat-tempat tersebut polanya seragam: akumulasi gas metana akibat metode open dumping yang bertemu dengan pemantik di musim kemarau.

"Jika kita bedah secara objektif, penyebab di balik runtuhnya pertahanan lingkungan di TPA-TPA besar ini hampir seluruhnya sama. Ada kegagalan dalam mengurai ketergantungan pada metode pembuangan terbuka (open dumping), minimnya infrastruktur penyaluran gas metana yang aman, dan yang paling krusial adalah kegagalan kita dalam menekan volume sampah yang masuk sejak dari sumbernya," ujar Yanto dalam keterangan tertulisnya.

Yanto menambahkan, budaya "kumpul-angkut-buang" yang masih melekat kuat di tengah masyarakat menjadi pasokan bahan bakar utama bagi bencana ini. Ketika sampah organik basah bercampur dengan sampah plastik kering dan limbah B3 rumahan tanpa ada pemilahan sama sekali, maka proses dekomposisi anaerobik di kedalaman TPA akan menghasilkan kantung-kantung gas metana yang sangat pekat. 

“Kondisi inilah yang membuat api di TPA Jatiwaringin tidak hanya membakar permukaan, melainkan menjadi deep-seated fire (kebakaran bawah permukaan) yang sangat sulit dipadamkan,” ungkapnya.

Guna memperkuat argumentasi tersebut, Teratai Institute merujuk pada dokumen Laporan Akhir Kajian Penanggulangan Sampah Perkotaan Kabupaten Tangerang.

“Dokumen strategis tersebut secara gamblang menggarisbawahi bahwa kunci utama dari penanggulangan sampah berkelanjutan berada pada aspek pengolahan yaitu kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah secara signifikan sebelum menyentuh hilir di TPA,” lanjutnya. 

Yanto memaparkan bahwa berdasarkan data resmi dokumen kajian tersebut, Kabupaten Tangerang sebenarnya telah memiliki modalitas infrastruktur hijau berbasis masyarakat yang cukup menjanjikan. 

“Saat ini, wilayah Kabupaten Tangerang telah diperkuat oleh keberadaan 30 titik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), sekitar 130 Bank Sampah yang tersebar di berbagai lingkungan, serta kurang lebih 50 kelompok komunitas budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF),” tambahnya.

Namun, potensi besar dari keberadaan ratusan simpul pengolahan sampah mandiri tersebut dinilai belum berjalan secara optimal dan terintegrasi secara masif. Menurut Teratai Institute, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini masih tergolong rendah, sehingga arus volume sampah yang mengalir ke TPA Jatiwaringin tetap tidak terbendung hingga melebihi kapasitas amannya (overcapacity).

"Angka 30 TPS 3R, 130 Bank Sampah, dan 50 komunitas maggot BSF di Kabupaten Tangerang adalah modal penggerak yang luar biasa. Sayangnya, infrastruktur ini seringkali masih bergerak sendiri-sendiri tanpa didukung oleh perubahan perilaku radikal dari masyarakat selaku produsen sampah harian. Selama warga belum sadar untuk memilah sampah organik demi pasokan maggot BSF atau menyalurkan anorganik ke Bank Sampah, maka infrastruktur hilir akan selalu menanggung beban yang tidak manusiawi," urai Yanto.

Oleh karena itu, Teratai Institute menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang dari krisis kebakaran TPA ini menuntut adanya pembagian tanggung jawab yang adil dan proporsional. Di satu sisi, pemerintah daerah wajib melakukan koreksi struktural atas kelemahan mitigasi teknis, mempercepat modernisasi TPA menjadi sanitary landfill, serta memperketat penegakan regulasi tata ruang penampungan sampah.

Di sisi lain, masyarakat tidak boleh melepaskan tanggung jawab moral dan ekologisnya begitu saja. Kesadaran untuk mereduksi penggunaan plastik sekali pakai, memisahkan sampah basah dan kering dari dapur masing-masing, serta aktif menghidupkan ekosistem Bank Sampah lokal adalah bentuk kontribusi nyata warga dalam memutus mata rantai pasokan "bahan bakar" gas metana ke TPA.

Kebakaran di TPA Jatiwaringin yang berdampak langsung pada kesehatan ratusan warga yang kini terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) harus menjadi momentum titik balik bersama. Evakuasi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan balita ke posko pengungsian di Desa Tanjakan Mekar merupakan peringatan keras bahwa kelalaian kolektif ini dibayar mahal oleh keselamatan kemanusiaan.

Teratai Institute juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera mengintegrasikan Laporan Akhir Kajian Penanggulangan Sampah Perkotaan tersebut ke dalam kebijakan taktis yang mengikat. Perlu ada intervensi kebijakan yang memaksa (enforcement), misalnya melalui insentif dan disinsentif bagi lingkungan RT/RW yang berhasil atau gagal mengelola sampahnya melalui TPS 3R dan komunitas BSF terdekat.

Menurutnya penanganan sampah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan bisnis seperti biasa (business as usual) dalam menghadapi krisis iklim dan tata kelola sampah saat ini. Dalam situasi krisis ini, Teratai Institute secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Tangerang beserta seluruh jajaran penanganan darurat atas respons cepat dan kepemimpinan taktisnya di lapangan.

“Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menetapkan status Tanggap Darurat, mengerahkan bantuan logistik, mendirikan posko kesehatan 24 jam, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang dievakuasi merupakan wujud nyata kehadiran negara yang responsif di tengah bencana,” kata Yanto.

Ke depan, Teratai Institute mendorong agar momentum penanganan darurat yang solid di bawah komando Bupati ini dilanjutkan dengan mengintegrasikan Laporan Akhir Kajian Penanggulangan Sampah Perkotaan ke dalam kebijakan taktis yang mengikat. 

"Kolaborasi multi-pihak (pentahelix) yang melibatkan komitmen regulasi pemerintah yang didukung penuh oleh kesadaran budaya masyarakat, pendampingan akademisi, serta kontribusi sektor swasta adalah satu-satunya jalan keluar jangka panjang untuk menjamin stabilitas lingkungan regional dan memastikan bencana serupa tidak berulang di masa depan," pungkas Yanto.