HARIAN NEGERI, Jakarta - Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kepala Puskesmas se-Kabupaten OKI, serta Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten OKI.

Hal ini terkait dengan dugaan penyelewengan dana negara yang melibatkan pejabat-pejabat tersebut, yang berpotensi menciptakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam orasinya, Ketua Umum GAASS Andi Leo mengatakan, indikasi adanya penyalahgunaan anggaran negara dalam sektor kesehatan di wilayah Kabupaten OKI semakin mencuat.

"Kami menduga adanya penyimpangan dana atas pelampauan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI yang memuat keuangan daerah sebesar Rp.383.234.990,00 serta, klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Hibah pada Dinas Kesehatan OKI kurang tepat, sebesar Rp.107.454.500,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin," terang Andi saat orasi di depan KPK RI, Kamis (27/2/2025).

Andi menilai bahwa kasus ini dapat merugikan masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

"Sebagai elemen pemuda dan mahasiswa yang peduli terhadap masa depan bangsa, kami meminta KPK untuk bertindak cepat dan profesional. Penyelidikan terhadap pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana negara harus segera dilakukan untuk memastikan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi," kata Ketua GAASS Andi Leo.

Ketua Andi menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini penting sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap praktek KKN yang merajalela di berbagai sektor, terutama yang berhubungan dengan dana publik yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“KPK harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tingkat daerah,” tambahnya.

Ketua Andi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini agar segera ditemukan titik terang dan ada pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutupnya.