HARIAN NEGERI - Ternate, Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan meningkat menjadi 5,68 persen pada tahun 2023, naik 0,69 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini tidak hanya melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 4,6 persen, tetapi juga menguak pertanyaan publik soal efektivitas kepemimpinan daerah selama beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Umum PW PII Maluku Utara, Risko Hardi mensoroti meningkatnya angka kemiskinan di Halmahera Selatan, dimana dia menyayangkan hal itu dan Ironisnya, kenaikan angka kemiskinan ini terjadi di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang saat ini yang juga menjabat pada periode sebelumnya.

“Kalau angka kemiskinan naik saat beliau sendiri yang menyusun RPJMD, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak bisa lagi menyalahkan masa lalu karena masa lalu itu adalah dirinya sendiri,” ujar Risko Hardi,Sekum PW PII Maluku Utara,Kamis (19/6/2025).

“Dengan kata lain, lonjakan jumlah penduduk miskin merupakan akumulasi dari kebijakan dan arah pembangunan yang ia rumuskan sendiri di periode sebelumnya,” tambahnya.

Menurut Risko, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menyusun kebijakan strategis yang menyentuh langsung akar kemiskinan masyarakat.

“Selama ini terlalu banyak seremoni, terlalu banyak proyek yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan dasar warga. Sementara desa-desa masih kekurangan air bersih, akses pendidikan minim, dan anak muda sulit mendapatkan pekerjaan. Angka kemiskinan ini adalah cermin dari arah kepemimpinan yang keliru,” ungkapnya tajam.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan kritik terhadap kepemimpinan bupati.