HARIAN NEGERI, Jawa Barat - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengungkap bahwa dominasi media sosial berpotensi mengganggu ketahanan nasional jika tidak diatur secara tegas. Temuan ini disampaikan dalam audiensi KPID Jawa Barat dengan Lemhannas, yang menyoroti perubahan signifikan dalam interaksi sosial generasi muda.

Perubahan ini tidak hanya sekadar tren, melainkan juga menyentuh aspek ideologi hingga pola pikir. Ketua KPID Jawa Barat menegaskan pentingnya instrumen regulasi yang kuat untuk mencegah dampak negatif yang bisa mengganggu ketahanan nasional secara menyeluruh.

Hasil penelitian KPID Jabar menunjukkan bahwa paparan konten digital yang tidak terkontrol berdampak pada gatra ideologi dan pola berpikir generasi muda. Ancaman juga muncul pada aspek pertahanan dan keamanan, terutama melalui disinformasi dan penyalahgunaan platform digital yang sulit dikendalikan.

Gubernur Lemhannas menilai peran KPID Jabar sangat strategis dalam menjaga kualitas siaran publik di Jawa Barat. Ia menyoroti tantangan besar karena masyarakat beralih ke platform digital tanpa pengawasan yang memadai.

Indonesia perlu segera membangun kedaulatan digital untuk melindungi kepentingan nasional dari nilai-nilai asing yang tidak sejalan. Transformasi digital membawa peluang dan ancaman yang memerlukan respons cepat melalui kebijakan dan regulasi yang adaptif.