PANDEGLANG, HARIAN NEGERI — Kondisi infrastruktur jalan di Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, kembali menuai sorotan publik setelah seorang warga yang baru pulang dari rumah sakit harus ditandu akibat akses jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Peristiwa ini mendapat kritik keras dari kalangan mahasiswa asal Kecamatan Patia, Imron Rosadi selaku mahasiswa patia menilai bahwa kondisi tersebut merupakan cerminan nyata dari lemahnya komitmen pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Imron Rosadi menyampaikan bahwa buruknya kondisi jalan di wilayah kecamatan patia bukanlah persoalan baru, melainkan masalah yang terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang konkret.

Ini bukan kejadian pertama di kecamatan patia Artinya, ada pembiaran yang terus terjadi, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Supriyadi menegaskan bahwaKetika kondisi seperti ini terus terjadi, maka patut dipertanyakan sejauh mana fungsi advokasi dan representasi masyarakat dijalankan,” tegasnya.

Secara normatif, penyediaan infrastruktur jalan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan, Ketika akses jalan tidak layak hingga menghambat penanganan warga sakit, maka hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan teknis, tetapi juga krisis kepekaan sosial dalam tata kelola pemerintahan.

Kedua mahasiswa tersebut menilai bahwa lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Patia. Minimnya koordinasi dan tidak optimalnya pengawalan program pembangunan berdampak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.

Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Desa Turus untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam memperbaiki akses jalan yang rusak. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan agar lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Jika pemerintah daerah dan desa terus saling melempar tanggung jawab tanpa solusi nyata, maka masyarakatlah yang akan terus menjadi korban. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal kemanusiaan dan tanggung jawab moral pemerintah,” tutup mereka.