HARIAN NEGERI - Ternate, DPD GMNI Maluku Utara melalui Ketua Alfonsius Gisisi melancarkan kecaman keras terhadap Bupati Halmahera Timur dan Sekretaris Daerah Haltim yang dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.  

Menurut GMNI Malut, kondisi jalan di Haltim yang rusak parah, terutama jalur penghubung antar-kecamatan, adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak serius membangun infrastruktur dasar. “Jalan rusak ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cermin dari kebijakan yang salah arah dan penuh pemborosan,” tegas Alfonsius Gisisi.

Ibu Kota Tanpa Wajah Identitas

GMNI Malut menyoroti bahwa ibu kota Maba tidak memiliki wajah yang mencerminkan identitas Halmahera Timur. Kota yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru tampak kumuh dan tertinggal. Sementara itu, di pelosok desa, masyarakat dibiarkan berjuang sendiri dengan akses jalan yang hancur.  

“Bagaimana mungkin Bupati dan Sekda bicara pembangunan jika wajah ibu kota saja tidak layak disebut pusat pemerintahan? Ini adalah penghinaan terhadap rakyat Haltim,” ujar Gisisi.

Pemborosan Anggaran: Mobil Mewah vs Jalan Hancur

Kebijakan pengadaan mobil mewah Land Cruiser GR Sport senilai miliaran rupiah menjadi sorotan tajam. GMNI Malut menilai keputusan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak memiliki urgensi, sementara rakyat harus menanggung penderitaan akibat infrastruktur yang rusak.  

“Bupati dan Sekda lebih memilih kenyamanan pribadi daripada kepentingan rakyat. Mobil mewah dibeli, tapi jalan penghubung antar-kecamatan dibiarkan hancur. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” kata Gisisi.

Paket Fisik Demi Cairnya Dana

GMNI Malut juga mengkritik praktik proyek fisik yang hanya dibuat untuk mempercepat pencairan dana tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Proyek-proyek ini dinilai hanya menguntungkan segelintir elit birokrasi dan kontraktor, sementara rakyat tidak merasakan manfaatnya.  

“Pemerintah daerah lebih sibuk dengan proyek kosmetik ketimbang pembangunan substansial. Ini adalah politik anggaran yang korup dan tidak bermoral,” tambah Gisisi.

Tuntutan GMNI Maluku Utara

DPD GMNI Malut menuntut:  

  1. Audit menyeluruh APBD Haltim oleh BPK Malut dan Kejati Malut.
  2. Pengalihan anggaran dari proyek mewah ke perbaikan jalan rusak.
  3. Transparansi kebijakan agar rakyat mengetahui ke mana uang mereka digunakan.
  4. Pertanggungjawaban Bupati dan Sekda atas kebijakan yang tidak pro-rakyat.  

GMNI Malut Siap Turun ke Jalan

Sebagai organisasi mahasiswa yang berpihak pada rakyat, GMNI Malut menegaskan tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah daerah tidak segera memperbaiki kebijakan, GMNI Malut siap menggalang aksi massa di Haltim dan Maluku Utara.  

“Kami berdiri di garis depan untuk memastikan rakyat Haltim mendapatkan hak atas pembangunan yang layak, adil, dan bermartabat. Bupati dan Sekda harus tahu: rakyat tidak bisa lagi ditipu dengan proyek-proyek semu,” tutup Alfonsius Gisisi.