Oleh: Rusdiyanto, M.Hum [Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Manado]

Pada Sabtu, 16 Mei 2026, di tengah peresmian 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sebuah pernyataan yang — jika kita baca dengan kejernihan sejarah — sesungguhnya lebih mengkhawatirkan daripada angka rupiah itu sendiri. "Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa enggak pakai dolar," ujarnya santai, seolah pelemahan rupiah yang telah menembus Rp17.600 per dolar AS adalah urusan kelas atas semata.

Saya tidak hendak berdebat dengan angka-angka ekonomi. Saya kasir warung kelontong Madura — dan dari balik meja kasir itulah saya bersaksi: orang – orang yang tidak pakai dolar itu datang ke warung saya setiap hari, dan mereka sangat tahu kapan harga berubah, bahkan sebelum mereka tahu mengapa. Saya ingin mengajak pembaca bercermin pada sejarah — cermin yang, sayangnya, terlalu sering dilupakan oleh mereka yang sedang berkuasa. Dan saya ingin meminjam sebuah kalimat yang diajukan dengan sangat tepat oleh Haedar Nashir dalam esainya di republika 18 Oktober 2018: Jika benar-benar "Aku Indonesia", jangan biarkan rupiah terpuruk. Kalimat itu bukan retorika. Ia adalah ukuran.

Masuk Akal, tapi Berbahaya

Pada permukaannya, pernyataan Presiden memiliki logika tersendiri. Rakyat di desa memang tidak betransaksi dalam dolar. Mereka jual beli dalam rupiah, berhutang dalam rupiah, menerima upah dalam rupiah. Maka — demikian pikir sang Presiden — gejolak nilai tukar seharusnya tidak menyentuh mereka.

Inilah yang dalam Pelajaran logika disebut post hoc yang menyesatkan: melihat permukaan, lalu menarik kesimpulan yang melewatkan seluruh kedalaman persoalan. Logika ini persis seperti mengatakan bahwa petani tidak perlu khawatir banjir karena ia tidak tinggal di laut. Padahal air bah itu mengalir melewati sawahnya.

Rakyat desa memang tidak pakai dolar. Tetapi mereka membeli pupuk — yang harganya sangat dipengaruhi nilai tukar. Mereka membeli solar untuk mengairi sawah — yang subsidinya kian terbebani ketika rupiah melemah. Mereka membeli gula, minyak goreng, dan beras — yang rantai produksinya berjalin erat dengan harga komoditas global yang bertransaksi dalam dolar. Justru karena mereka tidak punya dolar — tidak punya perlindungan, tidak punya aset dalam mata uang asing, tidak punya tabungan yang bisa menjadi penyangga — merekalah yang paling telanjang menghadapi badai depresiasi.

Sejarah Tidak Berbohong

Izinkan sejarah bertutur, karena sejarah adalah guru yang paling jujur — bahkan ketika murid-muridnya enggan mendengar.

Pada pertengahan 1997, nilai tukar rupiah masih bertengger di sekitar Rp2.600 per dolar. Hanya dalam hitungan bulan, pada awal 1998, angka itu melampaui Rp17.000 — hampir persis seperti angka yang kita saksikan hari ini. Apakah yang terjadi kemudian pada rakyat di desa, pada petani dan buruh tani yang tidak pernah sekalipun memegang dolar dalam hidupnya?

Inflasi meledak melampaui 70 persen. Harga beras melonjak. Harga minyak goreng terbang jauh dari jangkauan. Pupuk langka karena harga impor bahan bakunya membengkak mengikuti dolar. Jutaan orang yang semula berada sedikit di atas garis kemiskinan — jatuh ke dalamnya. Angka kemiskinan nasional melonjak dari 11 persen di tahun 1996 menjadi antara 14 hingga 20 persen di tahun 1998. Dan mereka yang paling dalam jatuhnya adalah mereka yang tidak pakai dolar — rakyat di desa, buruh tani, pedagang kecil di pasar tradisional.

Sejarah mencatat dengan tegas: justru karena tidak pakai dolar, mereka lebih menderita. Mereka tidak punya instrumen untuk berlindung. Mereka hanya bisa menyaksikan daya beli rupiah yang mereka pegang — satu-satunya yang mereka miliki — menyusut setiap harinya.

Tentu, konteks hari ini tidak sepenuhnya sama dengan 1998. Tetapi prinsip sejarahnya tidak berubah: pelemahan mata uang yang dibiarkan tanpa keprihatinan serius akan menghantam yang paling bawah paling keras — bukan yang paling atas.

Cinta yang membunuh

Di sinilah saya ingin mengajak pembaca masuk ke lapisan yang lebih dalam dari sekadar persoalan kurs.

Haedar Nashir mengingatkan kita bahwa ekspresi cinta Indonesia tidak boleh berhenti pada slogan dan kata-kata yang menggebu. Cinta sejati, tulisnya, bukanlah cinta yang memanjakan — melainkan cinta yang mendidik, mendewasakan, dan berani mengambil risiko untuk tidak membiarkan yang dicintai terjerumus. Dalam bahasa filsuf Gabriel Marcel yang dikutipnya, cinta memerlukan engagement — keterlibatan aktif dan berani, bukan sekadar pengakuan verbal yang meriah di hadapan kerumunan.

Pernyataan Presiden "mau dolar berapa ribu kek, tenang saja" adalah ekspresi cinta yang — meminjam kata-kata Haedar — verbal dan komunal, bukan autentik. Ia memberikan kenyamanan sesaat kepada kerumunan, tetapi menghindari kenyataan yang harus dihadapi dengan serius. Cinta yang sejati terhadap rakyat desa tidak mengatakan "tenang, kalian tidak pakai dolar." Cinta yang sejati mengatakan: “Saya tahu kalian tidak pakai dolar, dan justru karena itulah saya harus memastikan rupiah tidak terpuruk.”

Ada yang lebih menggelisahkan lagi. Dalam pidato yang sama, Presiden berkata: "Ada yang selalu, entah mengapa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar bilang Indonesia akan collapse, akan chaos." Kalimat itu adalah penolakan terhadap kritik dengan cara membungkusnya sebagai kepanikan yang tidak masuk akal. Haedar telah mengingatkan bahaya dari pola seperti ini: ketika cinta kepada bangsa dan negara digelorakan sedemikian rupa hingga mematikan nalar sehat dan kewajaran, maka yang terjadi adalah aura cinta yang kehilangan zauhar — esensinya yang sejati. Mereka yang mengungkapkan kekhawatiran dilihat bukan sebagai warga yang peduli, melainkan sebagai pengganggu ketenangan — dan itu adalah jalan yang berbahaya bagi demokrasi yang sehat.

Kesesatan Kata-kata Pemimpin

Yang mengusik saya bukan semata angka rupiah. Yang mengusik adalah cara sang Presiden memandang persoalan ini. Ada semacam keringanan hati yang — dengan segala hormat — tidak patut ada pada seorang pemimpin yang menanggung nasib 280 juta jiwa.

"Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja," kata Presiden. Kalimat itu mungkin dimaksud untuk menenangkan. Tapi sejarah mengajarkan bahwa kalimat-kalimat penghibur di saat rakyat sedang dalam tekanan sering kali menjadi benih dari krisis kepercayaan yang lebih dalam. Soeharto pun, pada masa-masa awal krisis 1997, masih tampil meyakinkan. Kita semua tahu bagaimana kisah itu berakhir.

Seorang negarawan sejati tidak menenangkan rakyat dengan meremehkan persoalan. Ia menenangkan rakyat dengan menunjukkan bahwa ia memahami persoalan secara utuh — dan bahwa ia tengah serius menanganinya. Seperti kata WS Rendra yang dikutip Haedar: jangan biarkan negeri ini seperti "kasur tua" — usang tanpa perhatian — sementara kita sibuk merayakan cinta kepadanya dengan kata-kata yang menggelegar.

Tanggung Jawab Sejarah dan Cinta yang Sejati

Saya tidak meragukan niat baik Presiden Prabowo. Koperasi Desa Merah Putih bisa jadi adalah ikhtiar yang tulus untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Tetapi niat baik saja tidak cukup jika cara pandang terhadap realitas rakyat meleset dari kenyataan, dan jika kritik yang lahir dari kepedulian diperlakukan sebagai kebisingan yang tak perlu didengar.

Sejarah tidak menghakimi niat. Sejarah menghakimi akibat.

Rakyat desa yang hari ini tidak pakai dolar adalah rakyat yang sama yang pada 1998 harus mengurangi makan, mengeluarkan anak dari sekolah, menjual tanah warisan nenek moyang — hanya karena sebuah krisis yang bermula dari angka kurs yang dianggap "bukan urusan mereka." Itu bukan cerita dongeng. Itu adalah ingatan kolektif bangsa ini yang masih hidup dalam tubuh-tubuh para orangtua di desa yang kita kunjungi.

Maka izinkan saya menutup tulisan ini dengan meminjam kembali kalimat Haedar Nashir yang paling jujur dan paling tepat untuk hari ini: Jika benar-benar "Aku Indonesia", jangan biarkan rupiah terpuruk, ekonomi krisis. Bukan karena rupiah adalah segalanya. Tetapi karena membiarkan rupiah terpuruk sambil berkata "rakyat desa tidak pakai dolar" adalah dua kesalahan sekaligus — kesalahan fakta sejarah, dan kesalahan cinta.

Kemanusiaan menuntut kita untuk tidak melupakan ingatan itu. Keindonesiaan menuntut pemimpin bangsa untuk merawat ingatan itu sebagai pelajaran, bukan mengabaikannya sebagai kekhawatiran yang berlebihan.

Rupiah bukan hanya soal dolar. Rupiah adalah harga diri ekonomi rakyat — termasuk, dan terutama, rakyat desa yang tidak pakai dolar itu.