HARIAN NEGERI - JAKARTA BARAT, Kondisi keamanan di wilayah Jakarta Barat saat ini berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan. Berbagai tindak pidana seperti pembegalan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga aksi tawuran antarwarga masih kerap terjadi dan menghantui aktivitas sehari-hari masyarakat. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengawasan wilayah dan strategi pengamanan yang diterapkan saat ini belum berjalan secara maksimal.

Rangkaian peristiwa kriminal yang terus berulang ini pada akhirnya memicu keresahan yang mendalam di tengah kehidupan bermasyarakat. Warga Jakarta Barat kini dilingkupi rasa waswas, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Kondisi ini jelas mencederai hak dasar warga negara, yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman, tenang, dan nyaman di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Merespons situasi yang kian tidak kondusif ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Barat menilai perlu adanya pertanggungjawaban yang jelas dari kepemimpinan kepolisian setempat. Tingginya angka kejahatan jalanan ini mencerminkan adanya celah yang serius dalam fungsi deteksi dini, pemetaan daerah rawan, serta efektivitas patroli pencegahan yang seharusnya menjadi benteng utama keamanan.

Ketua Umum SEMMI Cabang Jakarta Barat, Akram Herrison, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan yang radikal. Menurutnya, kepemimpinan Polres Metro Jakarta Barat saat ini dinilai gagal dalam mengantisipasi dan menekan laju pertumbuhan angka kriminalitas yang kian meresahkan publik.

"Jabatan adalah amanah publik yang capaian utamanya diukur dari rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika angka pelanggaran hukum terus melonjak dan warga dilingkupi ketakutan, maka kepemimpinan di wilayah hukum Jakarta Barat saat ini bisa dikatakan telah gagal menjalankan tugas utamanya," ujar Akram Herrison dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Oleh karena itu, SEMMI Jakarta Barat secara terbuka mendesak Kapolri  untuk segera mengambil langkah taktis. Perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap kinerja Kapolres Metro Jakarta Barat guna mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam sistem pengamanan wilayah yang selama ini diterapkan.

Lebih lanjut, demi mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif, kami meminta Kapolri untuk melakukan penyegaran organisasi dengan mengganti Kapolres Metro Jakarta Barat. Langkah pergantian pimpinan ini dinilai sebagai keputusan yang rasional dan objektif, sekaligus bentuk pertanggungjawaban profesional atas menurunnya stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Sebagai penutup, kami berharap momentum evaluasi ini dapat melahirkan sistem pengamanan baru yang lebih responsif, preventif, dan nyata di lapangan. Masyarakat Jakarta Barat sangat membutuhkan kehadiran aparat kepolisian yang mampu memberikan jaminan perlindungan secara konkret, bukan sekadar tindakan reaktif yang baru gencar dilakukan setelah sebuah kasus viral di media sosial.