Harian Negeri - Kabupaten Kotawaringin Barat, Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Kotawaringin Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan partisipasi publik, transparansi kebijakan daerah, serta perbaikan pembangunan dan pengawasan infrastruktur daerah. Rabu (3/6/2026).

Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui FGD 1 pada Selasa, 5 Mei 2026 dan FGD 2 pada Kamis, 14 Mei 2026 sebagai ruang diskusi bersama untuk memetakan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan, penerangan umum, penyampaian aspirasi publik, transparansi penggunaan anggaran daerah, hingga lemahnya pengawasan pembangunan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Proses birokrasi yang dinilai panjang, kurangnya tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, serta minimnya keterbukaan informasi publik menjadi faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan menyampaikan keluhan melalui jalur formal.

IMG-20260603-WA0075
 

Dalam diskusi juga terungkap bahwa media sosial kini menjadi salah satu sarana utama masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi publik. Sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik dinilai baru memperoleh perhatian setelah menjadi sorotan di media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memiliki pengaruh besar dalam mendorong respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai masih belum merata. Masyarakat menyoroti kondisi jalan rusak, kualitas tambalan jalan yang tidak sesuai standar, minimnya penerangan jalan umum, lemahnya pengawasan terhadap proyek pembangunan, serta dampak kendaraan berat perusahaan terhadap kerusakan jalan umum masyarakat.

Mahasiswa yang terlibat dalam FGD menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penghubung aspirasi masyarakat sekaligus agen edukasi sosial dan politik di tengah masyarakat. Sementara itu, komunitas ojol menyampaikan bahwa pekerja lapangan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari kondisi infrastruktur jalan dan penerangan umum yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil diskusi, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama meliputi:

  1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi publik;
  2. Minimnya transparansi penggunaan APBD dan informasi pembangunan daerah;
  3. Lambatnya tindak lanjut pemerintah terhadap laporan masyarakat;
  4. Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan umum;
  5. Lemahnya pengawasan terhadap proyek pembangunan dan kendaraan perusahaan;
  6. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan kebijakan publik; serta
  7. Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sebagai saluranutama penyampaian aspirasi publik.

Sebagai tindak lanjut, hasil FGD mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD, serta perangkat daerah terkait untuk memperkuat ruang dialog publik yang lebih terbuka, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan transparansi informasi anggaran, memperkuat pengawasan pembangunan infrastruktur, serta memperluas edukasi publik terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan hak partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

FGD ini turut merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, media lokal, masyarakat, dan kelompok pekerja lapangan dalam membangun sistem pengawasan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari FGD disusun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, partisipatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan tercipta hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi daerah, serta terbangunnya budaya partisipasi masyarakat yang lebih kuat dalam proses pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat