HARIAN NEGERI, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Wasekjen ESDM PB HMI) menyoroti penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap perizinan K3.

Menurutnya, kasus ini adalah bukti bahwa praktik suap dalam perizinan bukan hanya soal oknum individu, tetapi sudah menjadi budaya yang melekat dalam birokrasi.

“Bukan hanya di izin K3, kita sering mendengar hal serupa terjadi dalam perizinan bangunan, izin pertambangan, hingga izin-izin usaha lainnya. Ada budaya lama yang tidak kunjung hilang: pengusaha ingin cepat, pejabat dipusingkan regulasi, lalu jalan pintas berupa suap kembali jadi solusi instan,” tegasnya dalam keterangan, Jum'at (22/8/2025).

Ia menambahkan, kehadiran Online Single Submission (OSS) yang digadang-gadang sebagai terobosan digitalisasi perizinan ternyata belum menjawab persoalan mendasar. 

“OSS seolah menjadi wajah baru birokrasi modern, tetapi faktanya di lapangan, pengusaha tetap tidak bisa hanya mengandalkan sistem ini. Masih banyak pintu regulasi manual yang harus dilalui. Inilah yang saya sebut sebagai digitalisasi korupsi terselubung karena meski sistem online sudah ada, pungli dan suap tetap tumbuh subur melalui mekanisme tambahan di daerah,” ujarnya.

PB HMI menilai bahwa OTT terhadap Wamenaker harus dijadikan momentum besar untuk mereformasi secara total tata kelola perizinan. Pemerintah tidak bisa lagi hanya berbangga dengan sistem OSS, tetapi harus memastikan penyederhanaan benar-benar terjadi hingga ke daerah.

“Selama OSS hanya menjadi etalase digital sementara jalurnya tetap berliku, praktik suap akan terus mengisi celah. Kasus OTT Wamenaker hanyalah alarm keras bahwa reformasi birokrasi kita gagal. Kalau pemerintah serius, harus ada pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pencitraan digital,” pungkas Wasekjen ESDM PB HMI.