HARIAN NEGERI, Jakarta - Sejumlah organisasi pelajar Islam yang tergabung dalam Poros Pelajar menyoroti kebijakan impor wadah makanan (food tray) untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meninjau kembali kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2025.

Poros Pelajar terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (25/8/2025), Ketua Umum IPNU Muh. Agil Nuruz Zaman menyatakan bahwa impor food tray berpotensi melemahkan daya saing industri nasional.

“Kami merekomendasikan terkait program MBG, khususnya produk food tray, agar lebih mendukung pengusaha lokal Indonesia. Anggaran negara jangan sampai menguap ke luar negeri. Belanja produknya harus dari Indonesia, bahannya dari Indonesia, dan juga dicetak di Indonesia,” tegas Agil.

Selain aspek ekonomi, Poros Pelajar juga menyoroti pentingnya keamanan dan kehalalan produk. “Produk yang aman bukan hanya sehat, tapi juga harus halal,” tambahnya.

Menurut Poros Pelajar, keberpihakan pemerintah pada produsen dalam negeri akan berdampak positif, antara lain:

• Penciptaan lapangan kerja baru,

• Peningkatan inovasi teknologi ramah lingkungan, dan

• Dukungan terhadap target ekonomi hijau nasional.

“Produsen lokal sebenarnya sudah siap memenuhi kebutuhan program MBG. Jangan sampai anggaran negara justru mengalir ke luar negeri,” pungkas Agil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, Ni Made Kusuma Dewi, menyampaikan apresiasi atas masukan dari Poros Pelajar.

“Posisinya karena baru diterima tentu kami masih pelajari ya, Mbak. Pada dasarnya kami terbuka dengan masukan yang ada. Apalagi impor food tray ini melibatkan kementerian lain juga, sehingga kami akan koordinasikan,” jelas Dewi.