HARIAN NEGERI, Jakarta - Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) menegaskan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan melalui pendekatan policy advocacy movement.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyampaian secara resmi Naskah Induk Hasil Konsolidasi Nasional SEMMI kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk partisipasi aktif organisasi mahasiswa dalam proses pembangunan nasional.

Naskah induk tersebut merupakan hasil konsolidasi yang melibatkan jajaran pengurus pusat, koordinator wilayah, dan pengurus daerah SEMMI dari seluruh Indonesia. Dokumen tersebut memuat berbagai pandangan, kritik konstruktif, analisis situasi nasional, serta rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian akademik.

Sekretaris Jenderal PP SEMMI, Rizky Abdul Rojak, menjelaskan bahwa penyampaian naskah tersebut merupakan bagian dari transformasi gerakan mahasiswa yang tidak hanya mengandalkan aksi lapangan, tetapi juga memperkuat jalur advokasi kebijakan.

"Melalui pendekatan policy advocacy movement, PP SEMMI ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disuarakan tidak berhenti pada kritik semata, melainkan diterjemahkan menjadi gagasan, rekomendasi, dan langkah-langkah solutif yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional," ujar Rizky dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, PP SEMMI memandang bahwa tantangan bangsa saat ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, untuk menghadirkan solusi yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam naskah tersebut, PP SEMMI menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari tata kelola anggaran, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan energi, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum optimal, PP SEMMI juga menawarkan berbagai rekomendasi konkret sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa.

Rizky menegaskan bahwa penyampaian naskah kepada Presiden merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual organisasi mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional.

"Kami meyakini bahwa gerakan mahasiswa harus hadir sebagai mitra kritis yang tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga menawarkan solusi. Tuntutan di lapangan dan advokasi di meja kebijakan harus berjalan beriringan agar menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar PP SEMMI untuk membangun budaya politik yang lebih substantif, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

PP SEMMI berharap pemerintah dapat menjadikan Naskah Induk Hasil Konsolidasi Nasional SEMMI sebagai salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Sebagai organisasi mahasiswa, kami ingin hadir dan turut serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan elemen mahasiswa merupakan kunci untuk menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat," tutup Rizky.

Melalui pendekatan policy advocacy movement, PP SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan, sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang kritis, solutif, dan bertanggung jawab.