HARIAN NEGERI - TANGERANG, Ikatan Mahasiswa Maluku Tangerang (IMMT) menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) film dokumenter Pesta Babi yang dirangkaikan dengan diskusi bertajuk “Ngobrol Cerdas: Kolonialisme di Zaman Kita”. Rabu (20/5/2026).
Dalam forum tersebut, IMMT secara tegas mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Lumbung Pangan Nasional (food estate) di Papua yang dinilai sebagai bentuk kolonialisme modern. Proyek yang diklaim sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional itu dinilai justru membuka jalan bagi pembabatan hutan, perampasan tanah adat, dan masuknya korporasi besar ke ruang hidup masyarakat adat.
Baca Juga :
Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama, Cipayung Plus Jakarta: Menebar Kepedulian, Menguatkan Kebersamaan
Ketua pelaksana kegiatan, Badrun Roiminiak, menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh dijadikan alat untuk menyingkirkan rakyat dari tanahnya sendiri.
“Di balik jargon ketahanan pangan nasional, terdapat ancaman nyata terhadap hutan, budaya, dan masa depan masyarakat adat Papua. Pembangunan yang mengabaikan hak rakyat harus dikritisi,” ujar Badrun.
Ketua Ikatan Mahasiswa Maluku Tangerang (IMMT), Dede Rengifuryaan, menilai bahwa PSN di Papua memperlihatkan keberpihakan negara kepada modal, bukan kepada masyarakat adat.
“Papua diperlakukan seolah-olah sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi. Hutan dibabat, tanah adat diambil, dan aparat keamanan dikerahkan untuk memastikan proyek berjalan. Ketika negara lebih sibuk melindungi investasi daripada melindungi rakyat, maka pembangunan telah berubah menjadi wajah baru kolonialisme,” tegas Dede.
Menurut IMMT, relasi antara negara, korporasi, dan militerisme telah menciptakan situasi di mana masyarakat adat kehilangan kontrol atas tanah leluhur mereka. Proyek yang seharusnya membawa kesejahteraan justru berpotensi memperdalam konflik agraria, merusak ekosistem, dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang.
IMMT menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak boleh dibangun di atas penghancuran hutan tropis dan pengabaian hak masyarakat adat. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh PSN di Papua dan memastikan setiap kebijakan pembangunan menghormati prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia.
Melalui kegiatan nobar dan diskusi ini, IMMT mengajak mahasiswa dan masyarakat luas untuk tidak diam terhadap praktik pembangunan yang menguntungkan korporasi, tetapi meninggalkan beban sosial dan ekologis bagi rakyat Papua.
Komentar