HARIAN NEGERI -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah untuk Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, berlaku efektif mulai 1 April 2026. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam surat edaran ini merupakan langkah konkret dalam menerapkan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis kinerja.Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Surat Edaran ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi.Dalam ketentuan Surat Edaran, pola kerja ASN disesuaikan melalui fleksibilitas lokasi kerja, yaitu empat hari kerja di kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home (WFH) pada hari Jumat.

Penyesuaian ini tidak mengubah ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN, melainkan cara kerja yang tetap berorientasi pada capaian kinerja.Pemerintah juga mendorong langkah-langkah efisiensi dalam operasional instansi, seperti pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, dan penggunaan energi perkantoran secara bijak. Penerapan teknologi digital dan sistem informasi menjadi kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan ini, termasuk dalam kehadiran dan pelaporan kinerja ASN.Menteri PANRB menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Instansi diharapkan memastikan layanan esensial tetap optimal, termasuk layanan yang ramah bagi kelompok rentan.

Evaluasi capaian kinerja organisasi, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.