HARIAN NEGERI - Jakarta, Akademisi Muda, M. Fadil Haq, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi berbagai aksi mahasiswa yang belakangan berlangsung dengan mengedepankan objektivitas, nalar kritis, dan semangat membangun bangsa.

Menurut Fadil, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam negara demokrasi. Namun, setiap tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah juga perlu memiliki landasan yang jelas, argumentasi yang kuat, serta menawarkan solusi yang konstruktif bagi kepentingan rakyat.

“Saya menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun publik juga berhak menilai apakah tuntutan yang disampaikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas atau justru lebih banyak bernuansa politik dan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Fadil.

Ia menilai sejumlah tuntutan yang berkembang saat ini perlu dijelaskan secara lebih rinci kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesan bahwa tujuan utama aksi adalah menyerang kebijakan pemerintah tanpa memberikan alternatif penyelesaian yang konkret.

Fadil menyoroti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus melakukan berbagai langkah pembenahan, termasuk memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan tata kelola negara yang lebih bersih dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi, menertibkan berbagai praktik ekonomi yang tidak sehat, serta mengurangi dominasi kelompok-kelompok yang selama ini dianggap memperoleh keuntungan secara tidak proporsional dari kebijakan negara, tentu akan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

“Ketika pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola negara, memberantas praktik korupsi, dan memastikan kebijakan lebih berpihak kepada rakyat, tentu ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Karena itu masyarakat harus tetap kritis dan berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik,” katanya.

Fadil juga mempertanyakan mengapa sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sering menjadi sasaran kritik yang mengarah pada penghentian program, bukan pada penyempurnaan pelaksanaannya.

“Program sebesar apa pun tentu memiliki kekurangan dalam implementasi. Tetapi dalam demokrasi yang sehat, yang didorong seharusnya adalah evaluasi dan perbaikan. Jika ada kelemahan, mari diperbaiki bersama. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi kerakyatan justru kehilangan kesempatan berkembang karena perdebatan yang tidak produktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadil mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa. Karena itu, ia berharap setiap gerakan tetap menjaga independensi dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik praktis maupun kelompok-kelompok yang memiliki agenda di luar kepentingan rakyat.

“Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan intelektual yang independen. Jangan sampai energi idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sesaat. Gerakan mahasiswa akan jauh lebih dihormati ketika hadir dengan data, kajian, dan solusi yang konkret,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Fadil mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog dan kolaborasi dalam mengawal pembangunan nasional.

“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kritik tentu diperlukan, tetapi kritik yang konstruktif akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan narasi yang hanya memperkeruh suasana. Mari bersama-sama mengawal pembangunan dengan semangat persatuan dan kepentingan nasional di atas segala-galanya,” tutup Fadil.