HARIAN NEGERI, Jakarta - Sebagai bagian dari pertemuan Public–Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 Indonesia–Jepang yang ketiga, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi, bersama Deputy Commissioner for International Affairs di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Masanori Tsuruda, menandatangani Letter of Intent (LOI) in Implementing Kayan Hydropower Project, Jumat (28/2/2025). Proses penandatanganan ini disaksikan oleh Wakil Menteri Hubungan Internasional METI Jepang, Matsuo Takehiko.

Dalam sambutannya, Deputi Edi menegaskan bahwa PLTA Kayan merupakan salah satu inisiatif strategis Indonesia dalam mencapai target net zero emission pada 2060.

“Bagi Indonesia, PLTA Kayan tidak hanya proyek infrastruktur dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), tetapi juga investasi kunci bagi keamanan energi nasional dan upaya dekarbonisasi,” ungkap Deputi Edi.

Deputi Edi turut menekankan peran penting Jepang sebagai mitra strategis dalam penerapan kebijakan dan proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendorong Jepang agar memperkuat kolaborasi di sektor-sektor transisi energi yang praktis, dapat diperluas, dan inklusif.

Sementara itu, Deputy Masanori menyoroti pentingnya tindak lanjut konkret pasca-penandatanganan LOI agar pembangunan PLTA Kayan dapat segera terealisasi.

“Membangun PLTA Kayan bukan perkara mudah, tetapi hubungan bilateral yang kuat antara Jepang dan Indonesia menjadi modal utama untuk menyukseskan proyek ini,” jelas Deputy Masanori.

PLTA Kayan sendiri termasuk dalam deretan proyek di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC)—sebuah platform kerja sama menuju netralitas karbon di kawasan Asia. Pada Expert Group Meeting tahun 2024, PLTA Kayan dikategorikan sebagai proyek Kategori II (potentially bankable namun masih dalam tahap studi kelayakan), bersama proyek pengelolaan lahan gambut dan jaringan transmisi Jawa–Sumatera.

Dalam acara penandatanganan LOI tersebut, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia. (lg/es/Dep2/dlt/fsr)