HARIAN NEGERI, Jakarta - Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Indonesia (AMPiBI) Jakarta, Morli Cakala, mendesak pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga berwenang agar segera mengusut dugaan defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan nilai fantastis mencapai Rp560 miliar.

“Usut tuntas defisit anggaran Kabupaten OKI senilai 560 miliar rupiah. Selidiki dan penjarakan para penjarah APBD yang diduga kuat bermain dalam pembengkakan anggaran ini,” tegas Morli dalam keterangannya kepada media, Rabu (8/5/2025).

Menurut Ketua Morli, defisit anggaran ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, melainkan indikasi kuat adanya penjarahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI.

Untuk itu, AMPiBI menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam skandal ini diselidiki secara menyeluruh dan diproses hukum hingga ke meja hijau.

AMPiBI juga menyoroti penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif yang dinilai tidak memperhatikan postur keuangan daerah.

Morli menilai alokasi pokir yang sembarangan dan tanpa kajian terhadap kemampuan fiskal daerah turut memperparah beban anggaran dan menciptakan ketimpangan perencanaan pembangunan.

“Kami juga mendesak agar pokir yang tidak sesuai dengan kondisi riil anggaran daerah diselidiki. Ini bukan lagi soal aspirasi rakyat, tapi potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah,” ujar Morli Cakala.

Ia menambahkan bahwa AMPiBI akan terus mengawal kasus ini dan siap turun ke jalan jika tidak ada respons tegas dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai rakyat OKI yang menanggung akibat dari skandal ini. Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran. Mantan Bupati dan Sekda OKI bertanggung jawab atas defisit 560 m di Kabupaten OKI,” pungkasnya.