HARIAN NEGERI, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui integrasi sistem data dan pengembangan sistem informasi yang lebih terstruktur. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program strategis nasional itu berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Agustina mengakui dirinya baru memulai tugas sebagai Wakil Kepala BGN sehingga belum memiliki inovasi konkret yang langsung diterapkan. Namun, berdasarkan peninjauan awal terhadap sejumlah sistem yang digunakan BGN, ia menemukan masih adanya tantangan dalam integrasi data dan proses validasi informasi.

"Kalau inovasi konkretnya apa, mungkin secara detail belum ya, tetapi yang saya sudah sepintas tahu memang ada portal MBG, dialur, sistem-sistem yang ada di sini seperti Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan sebagainya. Hari ini, saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian proses validasinya sebenarnya belum ada. Jadi, hal-hal itu yang nanti akan menjadi perhatian saya," ujar Agustina.

Berlatar belakang sebagai auditor, Agustina menilai tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat dan terintegrasi sehingga keberlangsungan program tidak bergantung pada individu tertentu. Menurutnya, penguatan sistem akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk prioritas pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menjelaskan bahwa BGN akan memanfaatkan data yang tersedia melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penyaluran program lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami akan mencoba nanti bahwa kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, memberikan prioritas kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) misalnya, nanti kita akan ambil data dan sebagainya. Kami kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain karena kementerian lain bisa jadi sudah punya data," katanya.

Selain itu, Agustina menegaskan BGN terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka memperkuat tata kelola program dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya.

"Pasti nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Hal-hal yang baik dan sesuai pasti nanti akan kita laksanakan. Tugas saya adalah nanti tata kelola yang akan dibangun harus disistemkan supaya tidak tergantung pada orang, mulai dari tata kelola data, sistem informasinya, kemudian tata kelola yang lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa fokus utama lembaganya saat ini bukan semata-mata memperluas jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas pelaksanaan Program MBG tetap terjaga.

Menurut Nanik, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, kondisi dapur penyedia makanan, serta kandungan gizi yang diterima masyarakat.

"Kami tidak akan mengejar ke 82 juta penerima manfaat, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makanan yang bergizi," kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan kemungkinan dilakukannya refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat guna. Sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dievaluasi kebutuhannya terhadap Program MBG, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan kepada wilayah yang lebih membutuhkan, terutama daerah 3T.

Langkah integrasi sistem data dan penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendukung target pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.