‎SERANG, HARIANNEGERI  – Pengurus Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Provinsi Banten resmi dilantik di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (18/7/2026). Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang berkomitmen mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis bagi Pemerintah Provinsi Banten.

‎Ketua PMI Provinsi Banten, Ervin Suryono, mengatakan organisasi yang dipimpinnya tidak hanya akan mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai tujuan.

‎"Pemuda Muslim Provinsi Banten siap menjadi mitra strategis dan mitra kritis bagi Pemerintah Provinsi Banten. Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun juga akan mengawal agar implementasinya berjalan secara transparan dan tepat sasaran," kata Ervin usai pelantikan.

‎Sebagai program prioritas pascapelantikan, PMI Banten akan membentuk Posko Aduan Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Posko tersebut disiapkan untuk mengawal implementasi program pendidikan gratis yang menjadi salah satu agenda Pemerintah Provinsi Banten.

‎Menurut Ervin, keberadaan posko tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengaduan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan, mulai dari dugaan pungutan liar, hambatan administrasi, hingga praktik-praktik yang berpotensi menghambat akses pendidikan.

‎Ia menegaskan, program pendidikan gratis merupakan kebijakan yang harus dijaga bersama karena menyangkut hak masyarakat dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

‎"Jangan sampai program yang berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat dalam menyambut Indonesia Emas 2045 malah dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi ataupun kelompok," ujarnya.

‎Ervin menambahkan, PMI Banten akan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar setiap laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti secara objektif dan konstruktif.

‎Melalui kepengurusan baru tersebut, PMI Provinsi Banten berharap dapat memperkuat peran organisasi kepemudaan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus mendorong tata kelola kebijakan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

‎