HARIAN NEGERI - Serang, Minggu (3/4/2026), Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam menggratiskan biaya pendidikan secara penuh pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan Sekolah Khusus (SKh) Negeri mendapatkan respon positif yang luas. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Banten, Yanto, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Banten yang fokus membebaskan biaya pendidikan pada sekolah-sekolah di bawah kewenangan provinsi tersebut.

Menurut Yanto, program ini merupakan sebuah terobosan baru yang menjadi angin segar bagi masyarakat Banten. Secara spesifik, program sekolah gratis ini mencakup pembebasan biaya operasional sekolah yang biasanya dibebankan kepada orang tua, seperti Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan (BPPP) atau yang sebelumnya dikenal sebagai SPP, serta penghapusan berbagai pungutan iuran pembangunan.

"Kami dari GP Al Washliyah memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Waketum GP Al Washliyah Banten melihat program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh Negeri ini sebagai terobosan baru Gubernur yang sangat menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan," ujar Yanto dalam pernyataan resminya.

Lebih jauh, Yanto memaparkan bahwa program strategis daerah ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan visi nasional. Ia menekankan bahwa inisiatif Gubernur Banten ini sangat sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat kemajuan bangsa melalui akses pendidikan menengah yang tanpa biaya.

"Ada sinkronisasi yang kuat di sini. Apa yang dilakukan di Banten melalui pembebasan biaya SMA/SMK Negeri sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Tanpa akses pendidikan menengah yang merata dan terjangkau, sulit bagi kita untuk mencapai target SDM unggul. Banten telah mengambil start yang tepat untuk mendukung visi besar nasional tersebut," tegas Yanto.

Dukungan ini juga didasari oleh data krusial mengenai kondisi pendidikan. Berdasarkan data indikator pendidikan, biaya personal pada jenjang SMA/SMK seringkali menjadi penyebab utama angka putus sekolah setelah lulus SMP. 

“Dengan dihapuskannya iuran bulanan dan biaya investasi bangunan di sekolah negeri, beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang signifikan, sehingga anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan sekolah,” tuturnya.

Yanto menambahkan bahwa GP Al Washliyah Banten akan terus memantau agar program ini berjalan secara transparan di seluruh sekolah negeri di Banten. Ia berharap tidak ada lagi celah bagi oknum untuk melakukan pungutan-pungutan liar dengan dalih apapun, sehingga semangat "Sekolah Gratis" benar-benar dirasakan manfaatnya secara utuh oleh para orang tua murid.

Selain fokus pada aksesibilitas sekolah negeri, Waketum GP Al Washliyah ini juga mengingatkan pentingnya menjaga standar kualitas pengajaran. Ia berpendapat bahwa meskipun biaya SPP digratiskan karena sudah ditanggung penuh oleh APBD, pemerintah tetap harus menjamin ketersediaan fasilitas praktik di SMK dan sarana pendukung bagi siswa di Sekolah Khusus (SKh) agar tetap setara dengan standar industri.

"Gratis bukan berarti mengabaikan kualitas. Kami mendorong agar pembiayaan yang dialokasikan dari APBD juga mencakup peningkatan kompetensi guru dan alat praktik sekolah. Dengan begitu, lulusan SMA dan SMK Negeri di Banten tidak hanya unggul secara kuantitas, tapi juga memiliki daya saing tinggi di dunia kerja maupun perguruan tinggi," tambah Yanto.

Sebagai penutup, GP Al Washliyah Banten mengajak seluruh kader dan elemen kepemudaan untuk turut serta mensosialisasikan program sekolah gratis ini ke pelosok desa. 

“Sinergi antara pemerintah daerah yang menggratiskan SMA/SMK/SKh Negeri, visi pemerintah pusat, dan pengawalan dari organisasi masyarakat diharapkan mampu membawa Provinsi Banten menjadi barometer kemajuan pendidikan di Indonesia,” tutupnya.