HARIAN NEGERI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat I , H Tedy Rusmawan, AT, MM, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat itu menyampaikan, berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun saat Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 menunjukkan masih banyak persoalan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.Menurut Tedy, masyarakat menilai mekanisme SPMB 2026 masih terlalu rumit sehingga perlu dilakukan penyederhanaan pada pelaksanaan tahun mendatang.“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi besar-besaran terkait sistem maupun aplikasi yang digunakan pada SPMB 2026,” kata Tedy,.Ia menjelaskan, banyak warga mengeluhkan alur penerimaan peserta didik yang dianggap berbelit, mulai dari tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), SPMB Tahap 1 hingga SPMB Tahap 2.“Menurut banyak masyarakat, SPMB tahun ini dinilai ribet. Ada PCMB, ada SPMB Tahap 1 dan Tahap 2. Ke depan harus lebih disederhanakan lagi dan memastikan masyarakat bisa memahaminya dengan lebih mudah,” tandasnya.Selain penyederhanaan sistem, Tedy juga menyoroti minimnya sosialisasi dan simulasi sebelum pelaksanaan.

Kondisi tersebut, menurutnya berdampak pada munculnya berbagai kendala teknis saat proses pendaftaran berlangsung.“Kemarin sosialisasi sangat terbatas, simulasi pun tidak ada. Akhirnya saat pelaksanaan terjadi server error, aplikasi bermasalah, masyarakat menjadi panik. Ditambah lagi adanya program Sekolah Maung yang membuat masyarakat kebingungan dengan aturan-aturan baru yang muncul di SPMB 2026,” bebernya.Oleh karena itu, Tedy berharap berbagai persoalan tersebut tidak terulang pada pelaksanaan SPMB tahun 2027.

Ia meminta pemerintah mulai menyusun regulasi serta melakukan sosialisasi jauh-jauh hari.“Kami berharap pada 2027 hal ini tidak terulang lagi. Sosialisasi harus dilakukan sejak awal tahun, bahkan aturan-aturannya sudah mulai disiapkan dari sekarang sehingga masyarakat bisa memetakan potensi anak-anaknya untuk mengikuti SPMB 2027,” katanya.Lebih lanjut, Tedy menilai sosialisasi mengenai program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) juga harus dilakukan secara lebih masif, khususnya bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.Menurutnya, di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi yang berada di bawah Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah VII, jumlah sekolah swasta mitra cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah.“Untuk Bandung dan Cimahi jumlahnya cukup banyak dan insya Allah mewakili setiap wilayah karena masyarakat sangat membutuhkan.

Ada kurang lebih 37 sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan Pemprov Jabar.

Ini harus disosialisasikan kepada siswa-siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri,” tegasnya.Berdasarkan data terbaru hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 1.015 SMA/SMK swasta di Jawa Barat telah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan pemerintah dalam program SSK.Melalui program tersebut, siswa yang telah terdata dalam PCMB namun tidak lolos seleksi sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra dengan dukungan beasiswa dari pemerintah.Pada tahun pertama, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebesar Rp2,7 juta per siswa yang disalurkan langsung kepada sekolah, terdiri atas subsidi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta serta subsidi biaya pendidikan atau SPP sebesar Rp100 ribu per bulan selama satu tahun.Tedy berharap keberadaan program SSK dapat menjadi solusi nyata untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat, asalkan disertai sosialisasi yang intensif dan mudah dipahami masyarakat.