HARIAN NEGERI - Tim Redaksi Harian Negeri telah melakukan penelusuran fakta mendalam terkait informasi yang beredar luas dengan judul '[SALAH] MK dan DPR Resmi Hentikan MBG'. Berdasarkan pantauan kami, isu ini telah memicu beragam tanggapan dari netizen di berbagai platform media sosial. Hasil Pemeriksaan Fakta Setelah melakukan kroscek data dan memverifikasi sumber-sumber terkait, kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara narasi yang beredar dengan fakta yang ada di lapangan.

Tim Redaksi berupaya menyajikan klarifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Cak Min” pada , isinya berupa informasi tentang MK dan DPR resmi hentikan MBG.  ALHAMDULILLAH! MK & DPR RESMI HENTIKAN MBG MK PUTUSKAN PROGRAM MBG LANGGAR ATURAN DPR SETUJU HENTIKAN & EVALUASI TOTAL PRABOWO AMBIL TANGGUNG JAWAB, RELA MUNDURKAN DIRI” Pengunggah juga menuliskan keterangan:  “Di tengah dinamika yang berkembang, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah, DPR, dan lembaga terkait dalam meninjau berbagai aspek program.

Berbagai masukan, kritik, serta dukungan terus bermunculan sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan kebijakan publik. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan program strategis nasional. Jika ditemukan kendala atau target yang belum tercapai secara optimal, evaluasi dan perbaikan dianggap sebagai langkah yang harus dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian berharap adanya perbaikan sistem agar program berjalan lebih efektif, sementara yang lain menunggu keputusan resmi dan hasil evaluasi yang transparan." Tim Pemeriksa Fakta

Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa perkara tersebut ditargetkan dapat diputus pada Juli 2026. Dengan demikian, belum ada putusan MK yang menyatakan Program MBG dihentikan. Sidang lanjutan masih dijadwalkan pada 23 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah dan DPR RI.  Sementara itu, dilansir dari

Kesimpulan Berdasarkan seluruh bukti dan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut masuk dalam kategori HOAKS / SALAH. Narasi yang dibangun cenderung manipulatif dan tidak didukung oleh bukti otoritatif dari instansi terkait. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap penyebaran berita palsu atau hoaks.

Selalu lakukan verifikasi mandiri dan hanya merujuk pada informasi resmi guna menghindari kerugian akibat disinformasi digital yang marak terjadi.

Rujukan Informasi: Lihat Data Sumber Asli