HARIAN NEGERI - Di tengah tantangan kekurangan guru, pemerintah menilai reformasi pendidikan pengajar tidak lagi cukup dilakukan melalui penambahan jumlah lulusan.Yang lebih mendesak adalah membangun sistem yang mampu menyelaraskan kebutuhan guru nasional dengan proses pendidikan, sertifikasi, dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, kualitas pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas guru.Karena itu, penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional, bukan sekadar lembaga penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG).“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang,” kata Fajar saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (ALPTK PTMA) dan The 12th Progressive and Fun Education International Conference di Bandar Lampung,.Pemerintah, lanjut Fajar, sedang mengupayakan desain besar pemenuhan guru nasional terintegrasi, mulai dari pendidikan calon guru, PPG, sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru nasional.“Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru,” jelas Fajar.Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia masih menghadapi dua tantangan besar secara bersamaan.Di satu sisi, lebih dari 407 ribu guru telah memenuhi kualifikasi akademik tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, sementara sekitar 170 ribu guru lainnya masih perlu menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum dapat mengikuti PPG.Di sisi lain, diproyeksikan kebutuhan guru akan meningkat hingga melampaui 900 ribu orang pada 2030.“Yang dibutuhkan adalah sinkronisasi kebijakan antara penyelenggara pendidikan guru, kebutuhan daerah, kebijakan ASN, serta proyeksi pembangunan pendidikan nasional,” katanya.

(*/ttg/Jawa Pos)