HARIAN NEGERI, Jakarta - Di tengah-tengah ramainya permasalahan pengesahan RUU TNI yang dikebut dan berindikasi adanya dwifungsi ABRI kembali, sektor pendidikan juga menghadapi masalah besar dengan rencana penerapan kurikulum wajib militer di sekolah.

Hal ini menunjukkan indikasi bahwa gaya militeristik mulai dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, yang bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpikir.

Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Jawa Barat secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah.

Sikap ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan di Jawa Barat serta perlindungan hak-hak pelajar dalam memperoleh pendidikan yang damai dan berorientasi pada pembangunan karakter yang tidak militeristik.

Rencana penerapan kurikulum wajib militer di sekolah akan berdampak buruk bagi perkembangan psikologis dan akademik pelajar.

Ketua IV Bidang KU PW PII Jawa Barat Muhammad Fiki Farhan, mengatakan sekolah seharusnya menjadi ruang pembelajaran yang aman dan kondusif bagi generasi muda, bukan sebagai tempat penanaman doktrin militerisme.

“Kami menolak dengan tegas RUU TNI dan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah karena bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan serta prinsip hak asasi manusia. Pendidikan harus tetap menjadi wadah pembentukan karakter yang berbasis pada nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan kebangsaan tanpa adanya unsur militerisasi yang berpotensi menekan kebebasan berpikir dan berekspresi pelajar," terangnya saat ditemui tim HarianNegeri.com, Rabu (19/3/2025).

Fiki juga menilai bahwa wacana ini berpotensi menghilangkan esensi pendidikan yang demokratis dan humanis. Implementasi wajib militer dalam kurikulum sekolah berisiko menciptakan budaya kekerasan serta mengaburkan fokus utama pendidikan yang seharusnya menekankan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta usai pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program wajib militer akan diterapkan kepada siswa yang terlibat dalam balapan liar, geng motor, dan perkelahian antarpelajar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana memasukkan kurikulum wajib militer dalam pendidikan SMA dengan alasan pembentukan karakter bela negara. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran YouTube Gubernur Jabar dan dikutip oleh berbagai media nasional pada 21 Februari 2025 (detik.com).

Dalam penerapan kurikulum wajib militer itu, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri.

Kabid Fiki menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan permasalahan geng motor dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh para pelajar sangat tidak tepat karena terkesan terlalu militeristik.

Lebih baik jika pemerintah mengembangkan kurikulum pendidikan di Jawa Barat khususnya, bagaimana cara mencegah para pelajar melakukan tindakan kriminal dengan menyediakan alternatif positif, seperti mengembangkan ekstrakurikuler yang menarik dan dapat mereka ikuti.

Dengan demikian, mereka akan memiliki ruang untuk mengekspresikan minat dan bakatnya, sehingga tidak terdorong untuk melakukan tindakan kriminal.

Sementara itu, penerapan wajib militer bagi mereka yang tertangkap justru terkesan sebagai bentuk hukuman, bukan solusi. 

Langkah yang lebih baik adalah melakukan upaya preventif atau pencegahan terlebih dahulu agar masalah ini dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan konstruktif.

“Sebagi mana di katakan “Karl Liebknecht dalam militerisme dan Anti militerisme” Demi mencapai tujuan-tujuannya, (militerisme) harus mengubah tentara menjadi alat yang mudah digunakan, fleksibel, dan efektif. Karena tentara bukan mesin, melainkan terdiri atas manusia, ia harus diisi dengan 'semangat militer' yang benar,” lanjutnya.

"Untuk menghasilkan semangat ini dibutuhkan kebodohan paling sempurna, atau setidaknya tingkat kecerdasan serendah mungkin, sehingga massa dapat digiring seperti sekawanan ternak yang bisa diarahkan ke mana saja demi kepentingan tatanan sosial yang ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Fiki menegaskan kenapa pada akhirnya kurikulum yang berbasis militeristik harus mendapat penolakan adalah, pendidikan semacam itu jelas pendidikan warisan kolonialisme sebagai mana yang di lakukan oleh Belanda dan Jepang, Militerisme menanamkan kepatuhan lewat pendidikan.

Kolonial Belanda memperkenalkan ontgroening, di mana junior dihina dan dipaksa mengikuti permainan yang merendahkan.

Fasis Jepang memperkuat doktrin militer di sekolah dengan baris-berbaris, kerja rodi (kinrohoshi), dan penghormatan Kaisar (seikirei).
Orde Baru menggunakan kurikulum seperti PMP & P4 untuk membentuk masyarakat yang patuh dan menekan perubahan sosial.

Apalagi regulasi yang akan diterapkan untuk pelaksanaan wajib militer di sekolah akan melibatkan polisi dan TNI secara langsung, yang mana memperjelas aktifnya kembali dwifungsi ABRI.

Selain itu, mereka tidak akan memahami bagaimana cara melakukan pendidikan yang tepat karena mereka sudah terlalu terbiasa dengan gaya komando yang ada di instansinya itu.

Pedagogi militer bukan sekedar kedisiplinan, tetapi mengikis pemikiran kritis. Hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan esensi pendidikan yang berbasis dialog, kreativitas, dan partisipasi aktif pelajar.

Seperti yang sudah terjadi ketika perwira militer mulai di undang ke lembaga pendidikan untuk mengisi kuliah umum dan ospek kekerasan selalu terjadi, seperti, tewasnya tiga mahasiswa UII akibat penganiayaan di diklatsar MAPALA UII.

Kekerasan di sekolah kedinasan dan kekerasan sistematis lainnya yang masih terus berlangsung. Sehingga antisipasi kejadian serupa harus di minimalisir di lingkungan sekolah, dengan cara tidak menerapkan kurikulum militer tersebut.

Sebagai organisasi yang memiliki fokus pada kepelajaran, keislaman, dan keindonesiaan, PW PII Jawa Barat akan terus mengawal isu-isu pendidikan dan kebijakan publik yang berdampak pada pelajar.

“PII berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kemajuan bangsa,” tutupnya.