HARIAN NEGERI - Bandung, Kamis (28/8/2025), Public Policy Watch (PPW) merilis hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah ini memiliki alokasi anggaran hingga Rp50 triliun apabila telah berjalan secara penuh. Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekonomi lokal. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran. 

Berdasarkan analisis awal PPW terhadap 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, ditemukan bahwa sebagian dapur belum berjalan optimal. Dari hasil pengawasan, tercatat 92% dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sementara 8% lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas. 

Distribusi makanan tercatat tepat waktu pada 87% dapur, meski terdapat indikasi keterlambatan di daerah terpencil. Dari sisi kepuasan penerima manfaat, 80% responden menyatakan puas dengan menu yang disajikan (skor ≥80/100), meski terdapat kritik mengenai variasi makanan. Selain itu, 63% bahan pangan terbukti melibatkan rantai pasok lokal, yang mendukung perekonomian daerah. Adapun tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan SDM terlatih serta lemahnya sistem digitalisasi pelaporan. 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun, PPW menilai masih terdapat potensi kebocoran akibat tata kelola yang belum sepenuhnya tertib, serta minimnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain, dampak jangka panjang program terhadap perbaikan status gizi anak juga belum dapat diukur secara komprehensif, karena data pemantauan yang tersedia masih terbatas. 

Tujuan utama dari Program Pengawasan MBG yang dilakukan oleh PPW adalah memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat ekosistem pangan lokal dengan melibatkan UMKM. 

Selain itu, program pengawasan diarahkan untuk membangun sistem pelaporan yang transparan dan berbasis digital, sehingga dapat diakses publik, serta mendorong adanya audit independen secara berkala guna memastikan setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan. 

Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, S.H, menyatakan dengan anggaran yang besar, harusnya memiliki pertanggungjawaban. Jika tidak ada laporan yang jelas, maka tidak ada dampak sama sekali proyek MBG ini. 

“Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4.000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan, kualitas SDM, dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak maksimal bagi anak bangsa.” ungkap Azaz Fauzan, Kamis (28/8/2025).

Direktur Eksekutif PPW juga menegaskan bahwa pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada laporan internal semata. Diperlukan penguatan audit independen dengan publikasi rutin, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif.

“Partisipasi publik juga harus diperluas dalam proses monitoring dapur dan distribusi, sebab tanpa keterlibatan warga, potensi penyimpangan akan sulit terdeteksi. Selain itu, integrasi sistem digital yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan alur logistik dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara terbuka,” ujarnya.

“Tak kalah penting, peningkatan kapasitas SDM di dapur melalui pelatihan standar gizi dan keamanan pangan harus dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar proyek berskala besar yang menghabiskan anggaran” tambahnya. 

PPW berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Program MBG, agar tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang nyata, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus menerus mengawal jalannya program MBG ini, agar tidaj terjadi kebijakan yang sekedar populis, tapi mampu menghadirkan manfaat nyata, transparan dan berkelanjutan bagi masyarakat terlebih anak Bangsa Indonesia”, tutupnya.