HARIAN NEGERI, Jakarta - Di tengah perayaan ulang tahun ke-42 Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Himpunan Pelajar Mahasiswa Progresif (HPMP) meluncurkan pernyataan tajam.

Mereka menyoroti 15 masalah publik yang belum terselesaikan selama tahun 2024, menyebut perayaan ulang tahun Bupati sebagai "kontras dengan realita pahit rakyat".

“Atas nama rakyat, kami tidak merayakan usia Bupati. Kami merayakan keberanian untuk bersuara,” tegas Atqiya Fadhil Rahman, Ketua Umum HPMP.

1. Infrastruktur 2024: Jalan Rusak Bertambah, Anggaran Menguap

• 63% jalan kabupaten tergolong rusak parah (termasuk Padalarang–Cikalong dan Cililin–Lembang).
• Proyek jalan Ngamprah (Rp 45 miliar) baru terealisasi 18%.
• 7 kecelakaan fatal terjadi di Desa Cilame akibat jalan berlubang (Jan–Mei 2024).

Pernyataan HPMP: "Bupati sibuk tiup lilin, rakyat menelan debu jalanan."

2. Pendidikan 2024: Guru Honorer Jadi Tumbal Anggaran Fiktif

• 412 guru honorer digaji hanya Rp 2,1 juta/bulan, jauh dari UMR versi BPS Rp 3,4 juta.
• Hanya 31% dari Rp 1,8 triliun anggaran pendidikan diserap untuk program prioritas.
• 27 sekolah masih bergantung pada genset usang.

Tuntutan HPMP: "Naikkan gaji guru, bukan gaji pejabat!"

3. Krisis Air 2024: Warga Antre, Hotel Mewah Boros Air

• 12 desa di Cipatat dan Parongpong alami krisis air bersih.
• 5 hotel di Lembang konsumsi air 2,5 juta liter/hari, warga cuma 50 liter/keluarga.
• Proyek Waduk Cikarang (Rp 320 miliar) mangkrak.

Pertanyaan HPMP: "Bupati minum air kemasan, rakyat meneguk lumpur. Keadilan macam apa ini?"

4. Korupsi 2024: Anggaran Daerah Jadi Celengan Pejabat

• Kabupaten Bandung Barat masuk 10 besar daerah rawan korupsi se-Jawa Barat.
• Rp 4,2 miliar dana hibah UMKM di Cihampelas belum ditindak.

Sindiran HPMP: "Bupati ulang tahun, koruptor ulang rezeki. Kapan rakyat kebagian giliran?"

Tuntutan Resmi HPMP Untuk Bupati Jeje Ritchie Ismail:

• Alokasi 40% anggaran PUPR 2025 khusus untuk perbaikan jalan prioritas.
• Penyerapan penuh anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah.
• Penindakan tegas krisis air: Cabut izin usaha boros air, prioritaskan warga.
• Audit independen atas 5 proyek besar APBD 2024 yang diduga bermasalah.

"Jika Bupati tak mampu memastikan air mengalir ke rumah rakyat, mungkin yang perlu diganti bukan pipanya, tapi kepemimpinannya," tutup Atqiya dengan nada keras.