HARIAN NEGERI, Jakarta - Puluhan pelajar dari berbagai komunitas di Jawa Barat menggelar aksi mimbar bebas dan orasi jalanan bertajuk “Selamatkan Pendidikan Jawa Barat dari Pemimpin Neo-Fasis Dedi Mulyadi”.

Aksi ini berlangsung pada Jumat (25/7/2025) di Taman Cikapayang, Kota Bandung, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai tidak berpihak kepada pelajar.

Aksi ini dihadiri oleh sejumlah komunitas pelajar, antara lain: JurnalPelajar1312, Suara Pelajar, Aliansi Pelajar Bandung, Aliansi Pelajar Cimahi, Aliansi Pelajar Kabupaten Bandung Barat, Ruang Alternatif, Ruang Literasi, serta Smansa Melawan. Dengan penuh semangat, mereka menyampaikan orasi, puisi perlawanan, dan tuntutan terhadap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam orasinya, Habib Fadillah Akbar, pelajar dari SMAN 1 Gununghalu, mengeluhkan kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang dianggap tidak manusiawi dan mempersulit kondisi psikologis pelajar.

“Saya harus ikut pengajian rutin setelah Subuh, bantu orang tua, berangkat pagi sekali, pulang sore, malam ngerjain tugas. Itu bikin saya stres dan nggak fokus di kelas,” ungkap Habib.

Ia juga menyoroti kondisi kelas yang terlalu padat, hingga 50 siswa per kelas, yang membuat proses belajar tidak kondusif.

“Guru jadi kelelahan, harus teriak-teriak karena kelas terlalu penuh. Siswa tidak terlayani dengan baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Farhan, massa aksi lainnya, mengkritik kebijakan militerisasi pendidikan melalui program pelajar masuk barak serta keikutsertaan TNI/Polri dalam masa orientasi siswa baru.

“Militer seharusnya menjaga keamanan negara, bukan masuk ke ranah pendidikan. Mereka hanya tahu baris-berbaris dan yel-yel, bukan mendidik secara manusiawi,” ujarnya.

Farhan juga menyinggung kebijakan terkait penahanan ijazah oleh sekolah, yang menurutnya hanya menjadi gimmick tanpa penyelesaian nyata.

“Pemerintah bilang akan menyelesaikan masalah ijazah yang ditahan, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak pelajar yang tidak bisa ambil ijazahnya karena alasan administrasi,” tambahnya.

Tuntutan Pelajar
Aksi ini diakhiri dengan pembacaan tuntutan bersama dari aliansi pelajar Jawa Barat:

1. Cabut kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
2. Batasi jumlah maksimal siswa per kelas menjadi 30 orang.
3. Hentikan segala bentuk militerisasi di lingkungan pendidikan.
4. Tuntaskan distribusi ijazah yang tertahan secara menyeluruh dan transparan.
5. Stop pembungkaman suara pelajar dan segala bentuk represifitas dalam dunia pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen dan peringatan tegas, para peserta aksi menyatakan bahwa jika Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tidak merespon tuntutan ini dan tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan pendidikan, maka mereka berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar dengan jumlah peserta lebih banyak dari pelajar-pelajar sekolah seluruh Jawa Barat.

Gabungan pelajar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan pelajar Jawa Barat untuk tetap kritis, bersuara, dan bergerak dalam menjaga ruang pendidikan yang aman, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan pelajar.