HARIAN NEGERI, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi strategis bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas tata kelola sektor nikel di Indonesia. Agenda ini bertujuan menyampaikan rekomendasi hasil kajian KPK guna memperbaiki sistem pengelolaan tambang nikel yang dinilai masih menyimpan banyak persoalan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa diskusi tersebut melibatkan sejumlah tokoh penting dari kementerian terkait. "Hadir dalam pertemuan ini antara lain Menteri Kehutanan, Wakil Menteri ESDM, dan Wakil Menteri Keuangan," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (24/7).

Selain itu, diskusi juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Budi menjelaskan, forum tersebut merupakan ruang bagi KPK untuk memaparkan rekomendasi strategis hasil kajian lembaga antirasuah, terutama yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola sektor pertambangan nikel.

“Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan kajian mendalam, termasuk dengan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak,” ungkapnya.