HARIAN NEGERI, Yogyakarta – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) UIN Sunan Kalijaga, Fadli Waldi, menyoroti kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang baru-baru ini mencuat ke publik pada Rabu (26/02). Dalam sesi wawancara dengan Wartawan Harian Negeri , ia menegaskan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas di Indonesia, bahkan sejak era Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

"Korupsi masih menjadi penyakit kronis di Indonesia yang sulit disembuhkan. Sejak era Orde Baru, Reformasi, hingga kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, berbagai kasus korupsi terus terungkap," ujarnya.

Fadli menyoroti kasus dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax oleh PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga hampir Rp 200 triliun, berdasarkan temuan penyidik Kejaksaan Agung. Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, seharusnya semua BUMN diperiksa secara menyeluruh. Kasus di Pertamina ini bukanlah satu-satunya, karena banyak BUMN lain yang diduga menjalankan praktik manipulatif dan penuh penyimpangan ," katanya.

Sebagai organisasi mahasiswa, HMI secara tegas mengutuk segala bentuk penggelapan dan penyelewengan keuangan negara. Menurut Fadli, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran yang dikorupsi.

Fadli menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memberantas korupsi. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi para pelaku. " Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum tegas sesuai aturan yang berlaku ," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kasus dugaan pengoplosan BBM di PT Pertamina. Menurutnya, perusahaan harus bersikap kooperatif dalam proses hukum demi mengembalikan kepercayaan publik. "Pertamina harus terbuka dan bertanggung jawab agar kasus ini bisa diusut tuntas," kata Fadli.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi koruptor, termasuk mempertimbangkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. "Jika hukuman tetap ringan, maka korupsi akan terus terjadi dan rakyat kecil yang paling dirugikan," tegasnya.

Fadli mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus-kasus korupsi agar tidak berhenti di tengah jalan. " Jangan biarkan koruptor merasa aman. Kita harus pastikan hukum ditegakkan demi Indonesia yang lebih bersih," pungkasnya.

Fadli juga mengkritik rendahnya penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia. Menurutnya, fakta bahwa banyak koruptor hanya dijatuhi hukuman ringan, meskipun telah merugikan negara hingga triliunan rupiah, menunjukkan rendahnya moralitas para pemimpin.

"Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penegakan hukum yang tegas, maka korupsi akan semakin menjadi-jadi, dan rakyatlah yang akan terus menderita ," pungkasnya.