HARIAN NEGERI, Jakarta - Puluhan pekerja di Kabupaten Batang Hari hingga kini belum menerima hak gaji mereka selama hampir 7 bulan. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, termasuk IPNU dan HMI, yang menyebut situasi ini sebagai bentuk kezaliman terhadap para pekerja.

Aliansi OKP & Mahasiswa Batang Hari telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang Hari pada Selasa (16/7/2025), guna meminta penjelasan dan kepastian penyelesaian terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Namun hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan ataupun respons konkret dari pihak Pemerintah Daerah.

"Setelah aksi pun belum ada kejelasan, apalagi langkah konkret. Ini bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat," ungkap juru bicara aliansi.

Pemerintah disebut hanya mencicil sebagian gaji tanpa adanya skema penyelesaian menyeluruh. Cara ini dinilai hanya menambah ketidakpastian dan berpotensi mengulang masalah serupa di masa depan.

Tokoh pemuda Batang Hari, Armansah, menyampaikan bahwa kondisi ini telah menghantam ekonomi masyarakat secara langsung.

"Banyak anak yang terancam putus sekolah dan kuliah, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan utang menumpuk. Mereka bekerja dengan baik, tapi haknya tidak diberikan," ujarnya geram.

Hal senada juga disampaikan oleh Salim Salikin dari HMI Batang Hari. Ia menegaskan bahwa keterlambatan gaji ini bukan sekadar isu teknis, tapi telah menjadi persoalan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga para pekerja.

"Ini bukan lagi urusan administrasi. Ini sudah menjadi beban psikologis dan sosial yang dirasakan masyarakat setiap hari," ucapnya.

Aliansi mahasiswa dan OKP meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi tanpa penyelesaian. Mereka menuntut pembayaran penuh seluruh hak pekerja dan jaminan agar masalah serupa tidak kembali terulang.

Sebagai bentuk peringatan keras, mereka mengumumkan akan menggelar aksi massa besar pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Jika tidak ada penyelesaian sebelum 17 Agustus, kami akan turun ke jalan lagi bukan hanya memperingati kemerdekaan, tapi menjemput kemerdekaan sejati bagi rakyat Batang Hari dari penderitaan dan ketidakpastian," pungkas pernyataan aliansi.