HARIAN NEGERI, Jakarta - Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS) Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah progresif dan kebijakan pro-rakyat yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi.

Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan bagaimana kepemimpinan Kang Dedi hadir langsung di tengah masyarakat, dengan respons cepat terhadap persoalan lapangan serta ketegasan dalam menindak praktik birokrasi yang menyimpang.

Salah satu kebijakan progresif yang patut diapresiasi adalah program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Melalui kebijakan ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar pajak untuk tahun berjalan, tanpa dikenakan denda atau kewajiban melunasi tunggakan masa lalu.

Program ini berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan.

Kepedulian Kang Dedi terhadap anak-anak jalanan juga menjadi sorotan. Beliau kerap terjun langsung ke lapangan untuk menemui anak-anak yang hidup di jalanan, memberikan bantuan, serta mendorong mereka untuk kembali ke bangku sekolah.

Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi dan memberdayakan generasi muda yang rentan terhadap eksploitasi dan kemiskinan.

“Atas nama Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional Jawa Barat, kami menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mengawal program-program kerakyatan dan siap berada di garis depan untuk memberantas oknum-oknum Dinas atau ASN yang koruptif, tidak profesional, dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujar Atqiya Fadhil Rahman, Koordinator GAANAS Jawa Barat, Jum'at (11/4/2025).

GAANAS Jawa Barat menilai, sudah saatnya seluruh elemen birokrasi di Jawa Barat mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh Kang Dedi. Ketegasan dalam tindakan, kedekatan dengan rakyat, serta keberanian mengambil keputusan harus menjadi budaya baru di lingkungan pemerintahan.

“Kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan pemuda di Jawa Barat untuk aktif terlibat dalam proses pengawasan sosial serta menjadi bagian dari gerakan perubahan demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tutupnya.