HARIAN NEGERI, Jakarta — Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia (PPJKI) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menekankan pentingnya peningkatan literasi investasi bagi seluruh pemangku kepentingan di tengah pesatnya perkembangan sektor keuangan digital.

Dikutip dalam laman antaranews.com, Tito Sulistio, Ketua Dewan Pembina PPJKI sekaligus Anggota Badan Supervisi OJK, menyatakan bahwa transformasi digital telah menciptakan tantangan sekaligus peluang baru dalam dunia investasi. "Seminar seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman tentang dinamika keuangan global," ujarnya dalam acara bertajuk "Investasi dan Keuangan Nasional" di Jakarta.

Prof. Roy Sembel, pakar keuangan yang hadir sebagai pembicara, menambahkan bahwa penguatan investor lokal merupakan kunci penting untuk membangun ketahanan pasar modal Indonesia. "Kita perlu membangun SDM yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.

Indra Gunawan dari BPKH memaparkan keberhasilan lembaganya dalam mengelola dana haji yang mencapai Rp171 triliun. "Di tengah ketidakpastian ekonomi global, BPKH berhasil mencatatkan nett return Rp11,6 triliun atau sekitar 7% pada 2024," ungkapnya.

BPKH juga telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut dari BPK RI. Prestasi ini menjadi landasan kuat untuk pengembangan konsep Sovereign Halal Fund yang diusung Kementerian Agama, dengan menggabungkan potensi dana umat dari berbagai lembaga keuangan syariah.

Dalam pengelolaan dana haji, BPKH menerapkan prinsip syariah dengan portofolio berisiko rendah hingga menengah. Hingga saat ini, nilai manfaat virtual account jemaah haji telah mencapai Rp18,3 triliun, sementara manfaat BPIH sebagai penyeimbang biaya haji mencapai Rp41,6 triliun.

Keberhasilan BPKH dalam mengelola dana haji diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan Sovereign Wealth Fund (SWF) berbasis syariah di Indonesia, termasuk BPI Danantara yang telah dibentuk pemerintah.