‎‎HARIAN NEGERI - TERNATE, Selasa (24/2/2026), Polemik biaya penggunaan ambulance laut milik Pemerintah Kota Ternate yang disebut diduga mencapai hingga Rp.20 juta menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate, Rizky Ramli, menilai persoalan ini harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.‎

‎Menurut Rizky, pada dasarnya HMI mendukung penuh setiap inovasi pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) yang secara geografis terpisah dari pusat layanan rumah sakit. 

Kehadiran ambulance laut seharusnya menjadi jawaban atas persoalan keterbatasan akses dan keterlambatan rujukan medis. Namun, ia menegaskan bahwa informasi terkait pembebanan biaya hingga puluhan juta rupiah kepada pasien sangat memprihatinkan jika benar adanya.

 “Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran daerah justru menjadi layanan mahal yang sulit dijangkau warga kepulauan,” ujar Rizky.

Ia juga meminta kejelasan mengenai komponen pembiayaan yang disebut mencakup jasa umum, jasa sarana, dan jasa pelayanan medis. Menurutnya, pemerintah wajib membuka secara transparan dasar hukum penetapan tarif, mekanisme operasional, serta integrasinya dengan BPJS atau skema jaminan kesehatan lainnya.

‎Selain itu, Rizky menyoroti informasi bahwa ambulance laut tersebut belum juga beroperasi meski telah didatangkan sejak Oktober 2025. Ia menilai kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan publik apabila tidak ada penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan maupun pihak terkait.

‎“Jika ada kendala teknis atau administratif, sampaikan secara terbuka. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas,” tegasnya.

‎Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat, HMI Cabang Ternate melalui Bidang PPD menyatakan akan terus memantau dan mengawal kebijakan ini. Rizky menegaskan bahwa orientasi pembangunan daerah semestinya berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok rentan.

‎“Ambulance laut seharusnya menjadi simbol kehadiran negara di pulau-pulau terluar, bukan simbol mahalnya akses kesehatan. Pemerintah harus memastikan layanan ini benar-benar menjadi solusi, bukan beban baru bagi masyarakat,” pungkasnya.