HARIAN NEGERI, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum dalam upaya menekan kemacetan serta memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).

“Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui berbagai media seperti media sosial,” ujar Rano.

Menurut Rano, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain melalui kampanye “Rabu Angkutan Umum” bagi ASN DKI, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, serta kerja sama dengan stasiun radio untuk memperluas jangkauan informasi.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus memperluas pembangunan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dan menyediakan sarana transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. “Subsidi transportasi juga dilakukan sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna meningkatkan jumlah penumpang serta persentase perjalanan di DKI Jakarta yang menggunakan angkutan umum,” ungkapnya.

Dalam rangka mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, Pemprov DKI tetap melanjutkan penerapan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan. Rano menyebut kebijakan ini sebagai strategi “push and pull.” “Strategi push, penggunaan kendaraan pribadi terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengurangi arus lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil genap yang akan dikaji lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas,” jelasnya.

Untuk memperkuat layanan transportasi ke wilayah pesisir, Pemprov DKI juga mengembangkan transportasi laut di Kepulauan Seribu, termasuk penambahan lintasan kapal reguler, feeder, serta kapal khusus untuk keperluan sekolah dan pariwisata.

“Penambahan jumlah armada kapal untuk melayani permintaan pergerakan pariwisata ke Kepulauan Seribu termasuk lintasan kapal sekolah,” kata Rano.

Rano menekankan bahwa upaya ini memerlukan kolaborasi lintas pihak. “Diperlukan sinergi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek, serta peran aktif masyarakat,” tutupnya.