HARIAN NEGERI - Pelemahan rupiah hingga Rp18.000 per dolar disebut memperberat kondisi industri bus pariwisata yang belum pulih dari penurunan permintaan sejak awal tahun. Ancaman meluasnya armada bus yang menganggur dan potensi pengurangan tenaga kerja mulai menghantui industri bus pariwisata di Jawa Barat.RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pelemahan rupiah hingga Rp18.000 per dolar disebut memperberat kondisi industri bus pariwisata yang belum pulih dari penurunan permintaan sejak awal tahun.

Ancaman meluasnya armada bus yang menganggur dan potensi pengurangan tenaga kerja mulai menghantui industri bus pariwisata di Jawa Barat.Pelaku usaha mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan insentif darurat setelah nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS dan memicu lonjakan biaya operasional.Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja menyebut sebagian perusahaan mulai kesulitan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional.Herdis mengungkapkan dampak pelemahan rupiah paling terasa pada kenaikan harga suku cadang kendaraan.

Hampir seluruh perusahaan bus harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk perawatan armada agar tetap laik jalan dan memenuhi standar keselamatan.“Masalahnya, kenaikan biaya tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Justru sebaliknya, permintaan sewa bus pariwisata terus mengalami penurunan sejak awal tahun 2026 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan,” ujar Herdis,.Situasi itu membuat sejumlah perusahaan terpaksa mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi operasional sebagian armada. Langkah tersebut dilakukan agar perusahaan masih memiliki kemampuan bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.Herdis menjelaskan industri bus pariwisata sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari dampak kebijakan larangan studi tour sekolah yang diberlakukan pada 2025.

Hilangnya pasar wisata pendidikan menyebabkan banyak perusahaan kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar mereka.“Ketika pasar belum pulih, pelaku usaha kembali dihadapkan pada tekanan baru berupa pelemahan rupiah. Akibatnya, beban usaha semakin berlipat karena biaya meningkat sementara jumlah pelanggan terus berkurang,” katanya.Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya perusahaan yang terdampak. Ribuan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor transportasi wisata juga berpotensi terkena imbas, mulai dari pengemudi, kru bus, mekanik, hingga pekerja administrasi.Menurutnya, untuk mencegah kondisi semakin memburuk, asosiasi pengusaha bus pariwisata mengusulkan sejumlah stimulus kepada pemerintah.

Salah satunya penghapusan sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap suku cadang kendaraan yang menjadi kebutuhan utama operasional.Selain itu, pelaku usaha meminta adanya relaksasi biaya perizinan melalui pembebasan sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor angkutan umum. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban tetap perusahaan.Usulan lainnya penghapusan sementara pajak kendaraan angkutan umum. Herdis mengatakan langkah itu dapat menjadi penyelamat bagi perusahaan yang saat ini sedang berjuang mempertahankan operasional armada dan tenaga kerjanya.Herdis menilai pemerintah perlu bergerak cepat karena industri bus pariwisata memiliki efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya.

Ketika perusahaan bus melemah, sektor pariwisata, hotel, restoran, hingga UMKM di kawasan wisata juga akan ikut merasakan dampaknya.“Saat ini, asosiasi masih melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi operasional armada.

Data akan digunakan untuk memetakan tingkat keparahan dampak yang dialami industri bus pariwisata di Jawa Barat,” ujarnya.Herdis mengingatkan tanpa kebijakan yang tepat, tekanan ekonomi yang dialami pelaku usaha dapat berkembang menjadi krisis sektor transportasi wisata. Ia menyebut kondisi saat ini sudah berada pada fase yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.Para pengusaha kini hanya berharap ada langkah konkret yang dapat segera dirasakan.