HARIAN NEGERI, Paris – Di sela kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar RI untuk Prancis, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar serta perwakilan negara anggota OECD, Selasa malam (4/3/2025) di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang, serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia—negara-negara yang telah atau berencana memberikan dukungan dalam proses aksesi Indonesia di OECD.

Dalam suasana hangat disertai jamuan makan malam, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan kepada Indonesia sejak dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024. “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang memulai proses aksesi OECD,” ungkapnya. Menko Airlangga menambahkan bahwa inisiatif Indonesia turut memotivasi Thailand yang akan menyusul pada Juni 2024.

Menko Airlangga menegaskan fokus Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai pertumbuhan ekonomi bertahap hingga 8%. Ia menjelaskan, keanggotaan di OECD akan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui reformasi struktural yang memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, serta teknologi. Diperlukan pertumbuhan ekonomi antara 6% hingga 8% selama 20 tahun mendatang agar Indonesia dapat lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Indonesia menargetkan penyelesaian proses aksesi OECD dalam kurun tiga hingga empat tahun. Untuk menjaga momentum, aksesi ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Kami berencana menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025, agar dapat menjadi pijakan Roadmap Accession di Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” papar Menko Airlangga. Ia juga menegaskan pentingnya mempercepat penyesuaian substansi instrumen OECD dengan kerangka kebijakan domestik.

Sekretariat Tim Nasional OECD telah memetakan berbagai kebutuhan untuk mendukung tahapan aksesi, termasuk peningkatan kapasitas di area strategis, pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, serta penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Menko Airlangga mengundang negara-negara OECD berkolaborasi melalui seminar, lokakarya, pendampingan teknis, penyediaan tim ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

“Hubungan erat antara Indonesia, negara-negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat krusial dalam upaya percepatan aksesi Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto. (js/sp)