Oleh: Syaefunnur Maszah

Pergeseran internal di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menyita perhatian publik setelah adanya perubahan besar dalam struktur kepemimpinan yang sempat diumumkan dan kemudian sebagian dibatalkan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya sensitivitas dalam pengelolaan institusi militer yang strategis, terutama dalam menjaga harmoni antara kepentingan militer dan dinamika politik nasional.

Dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip supremasi sipil atas militer, segala kebijakan terkait pengelolaan TNI tentu menjadi perhatian serius masyarakat sipil dan kalangan pengamat politik. Transparansi, konsistensi, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan negara.

Sebagaimana dilaporkan dalam artikel The Jakarta Post berjudul “Politics creep into military ranks”, 8 Mei 2025 oleh Yerica Lai, sempat terjadi reposisi terhadap sejumlah perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, yang dikaitkan oleh sebagian pihak dengan dinamika politik seputar kritik terhadap Wakil Presiden. Meskipun pihak TNI membantah tudingan adanya motif politis, dinamika ini menegaskan perlunya manajemen komunikasi yang solid dan profesional di lingkungan TNI.

Pencabutan sebagian keputusan mutasi tersebut juga menandai adanya mekanisme korektif yang masih berjalan, serta menunjukkan bahwa pemerintah dan pimpinan TNI tetap membuka ruang evaluasi dalam pengambilan kebijakan. Ini merupakan sinyal positif bagi masyarakat bahwa stabilitas institusi tetap menjadi prioritas utama.

Presiden  Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer diharapkan mampu menjaga kesinambungan profesionalisme TNI, sekaligus memperkuat peran militer dalam koridor konstitusional. Pengalaman dan pemahamannya terhadap struktur militer bisa menjadi aset strategis dalam menjembatani hubungan antara sipil dan militer secara harmonis.

Disahkannya revisi UU TNI yang membuka ruang peran militer di bidang sipil menuntut pengawalan yang cermat dan berkelanjutan. Implementasinya perlu terus dikaji secara terbuka dengan melibatkan DPR, masyarakat sipil, dan akademisi, agar pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai supremasi sipil dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Keterlibatan TNI dalam berbagai sektor, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur terpencil, hingga ketahanan pangan, harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan prinsip akuntabilitas. Keterbukaan informasi dan evaluasi publik menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara militer dan sipil.

Optimisme publik terhadap kepemimpinan Prabowo juga bertumpu pada kapasitas beliau untuk menjaga netralitas TNI dalam kontestasi politik dan menjaga institusi ini dari pengaruh kepentingan partisan. Langkah-langkah konsolidatif dan dialogis dengan berbagai elemen bangsa menjadi landasan penting bagi terciptanya stabilitas jangka panjang.

Konsistensi dalam menerapkan meritokrasi dalam rotasi dan promosi di tubuh TNI akan memperkuat kepercayaan internal dan eksternal terhadap institusi ini. Pemimpin militer yang diangkat karena prestasi dan integritas akan membawa TNI semakin profesional, modern, dan adaptif terhadap tantangan global.

Di tengah tantangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, stabilitas nasional hanya dapat dijaga melalui sinergi antara pemimpin sipil yang visioner dan militer yang profesional. Dalam hal ini, publik berharap Presiden terpilih mampu membangun kepemimpinan yang inklusif, komunikatif, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi negara.