Di sebuah ruang kelas yang sunyi, jari-jari seorang pemuda meliuk cepat di atas selembar kertas yang dipenuhi titik-titik timbul. Bunyinya seperti hujan kecil yang berirama. Ia tidak sedang menghafal pola; ia sedang membaca puisi, menjelajahi fisika kuantum, atau mungkin menganalisis teori ekonomi. Setiap huruf Braille yang disentuhnya adalah sebuah pintu. Dan pendidikan adalah kunci yang membukanya—bukan hanya menuju pengetahuan, tetapi menuju kemerdekaan, agensi, dan kekuatan untuk merintis perubahan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi masyarakat yang kerap memandangnya dengan sebelah mata.

Kita hidup di dunia yang didominasi oleh visual. Dari rambu jalan hingga antarmuka digital, asumsi bahwa “melihat” adalah cara utama untuk mengetahui telah menciptakan lingkungan yang secara intrinsik eksklufif bagi 285 juta penyandang tunanetra di dunia (data WHO). Di Indonesia, jumlahnya diperkirakan mencapai 2,2 juta orang. Tanpa intervensi yang tepat, dinding yang membatasi mereka bukan hanya kegelapan, tetapi kesenjangan akses yang lebar. Di sinilah pendidikan muncul bukan sebagai kemewahan, melainkan sebagai intervensi krusial—sebuah infrastruktur dasar untuk keadilan sosial.

Data berbicara lantang. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa tingkat melek huruf penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, secara global masih sangat rendah, dan mereka yang menyelesaikan pendidikan menengah jauh lebih sedikit dibandingkan populasi umum. Namun, data lain juga memberikan cahaya harapan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Visual Impairment & Blindness menunjukkan bahwa tunanetra yang mendapatkan pendidikan inklusif dan memadai sejak dini memiliki probabilitas 3 kali lebih tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan formal dibandingkan mereka yang tidak. Pendidikan, dalam konteks ini, adalah alat equalizer yang paling ampuh.

Namun, pendidikan seperti apa? Bukan sekadar pendidikan yang “ada”, tetapi pendidikan yang dirancang dengan sengaja untuk membuka akses. Prof. Dr. Aria Indrawati, pakar pendidikan inklusif dari Universitas Indonesia, menegaskan, “Akses bagi tunanetra bukan sekadar soal diizinkan masuk sekolah. Itu adalah tahap paling primitif. Akses sejati adalah akses terhadap kurikulum, metode pengajaran, teknologi asistif, dan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi potensi tanpa batas. Tanpa Braille, screen reader, pelatihan orientasi mobilitas, dan guru yang kompeten, bangku sekolah hanyalah kursi kayu yang kosong.”

Kutipan Prof. Aria menyentuh inti persoalan. Teknologi asistif telah menjadi game-changer. Software text-to-speech seperti JAWS atau NVDA, printer Braille, dan smartphone dengan fitur aksesibilitas tinggi telah mengubah “ketidakmungkinan” menjadi “kebiasaan”. Namun, teknologi hanyalah alat. Jiwanya adalah dalam pendekatan pengajaran yang memberdayakan. Pendidikan yang baik bagi tunanetra berfokus pada kemampuan (ability), bukan disabilitas. Ia mengajarkan keterampilan hidup, kemandirian, dan yang terpenting: cara berpikir kritis dan memecahkan masalah.

Di sinilah saya teringat pada Alfian, seorang kawan yang kehilangan penglihatannya di usia remaja. Masa depannya sempat terasa gulita. Namun, aksesnya terhadap pendidikan lanjutan dan pelatihan komputer dengan screen reader mengubah jalan hidupnya. Kini, Alfian adalah seorang programmer dan advokat hak disabilitas yang vokal. “Sebelum saya belajar menggunakan alat bantu,” katanya suatu hari, “dunia saya sekecil kamar. Pendidikan memberi saya peta dan kompas untuk menjelajahi dunia yang luas itu. Saya belajar bahwa masalah bukan pada cara saya melihat, tetapi pada cara dunia dibangun. Dan saya belajar bahwa saya bisa menjadi bagian dari mereka yang membangun ulang dunia itu.”

Refleksi pribadi Alfian ini adalah bukti nyata dari perspektif sosiologis. Pendidikan tidak hanya mengubah nasib individu (mobilitas sosial vertikal), tetapi juga memampukan mereka untuk menjadi “agen perubahan” (perubahan sosial horizontal). Tunanetra yang terdidik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi perancang kebijakan, pengembang teknologi, seniman, dan guru. Mereka yang memahami betul kompleksitas hidup dengan disabilitas menjadi suara paling otentik dalam merombak stigma dan merintis sistem yang lebih inklusif. Mereka mengubah narasi dari objifkasi belas kasihan menjadi subjek dengan kontribusi.

Namun, tantangan di Indonesia masih besar. Jumlah guru pembimbing khusus (GPK) yang mahir dengan Braille dan orientasi mobilitas masih jauh dari mencukupi. Banyak sekolah inklusif yang sekadar menempatkan anak tunanetra di kelas biasa tanpa dukungan yang memadai, sebuah praktik yang disebut “integrasi fisik” belaka. Selain itu, beban biaya teknologi asistif masih tinggi. Di sinilah peran negara dan kebijakan publik menjadi penentu. Memenuhi hak pendidikan inklusif yang berkualitas, seperti diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bukan lagi soal filantropi, melainkan investasi strategis bagi pembangunan bangsa. Setiap anak tunanetra yang dididik dengan baik adalah aset potensial, bukan beban.

Sebagai penutup, mari kita kembali pada metafora awal. Pendidikan bagi tunanetra bukan sekadar tentang mentransfer ilmu. Ia adalah proses yang membuka akses ke dunia yang telah lama terkunci. Ia adalah pelatihan untuk “mata hati”—mata yang membaca melalui ujung jari, mendengar melalui nada, dan memahami melalui analisis. Ketika akses ini terbuka, yang terjadi bukan hanya perubahan bagi individu tersebut. Sebuah perubahan paradigmatis dirintis: masyarakat mulai belajar bahwa kecerdasan dan kontribusi tidak bergantung pada kemampuan mata fisik, tetapi pada ketajaman pikiran dan kekuatan karakter.

Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah tunanetra bisa berkontribusi, tetapi bagaimana kita—sebagai masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan—dapat membuka semua akses yang diperlukan agar mereka bisa berlari secepat potensi mereka. Setiap buku yang diterjemahkan ke Braille, setiap aplikasi yang dirancang aksesibel, setiap guru yang diberi pelatihan tepat, adalah sebuah batu bata untuk membangun jembatan menuju masyarakat yang benar-benar adil dan setara. Pada akhirnya, membuka akses bagi tunanetra melalui pendidikan bukanlah soal memberi mereka cahaya, tetapi tentang mengakui bahwa mereka sudah membawa cahaya itu dalam diri masing-masing. Tugas kitalah untuk memastikan bahwa tidak ada penghalang bagi cahaya itu untuk bersinar seterang-terangnya.