JAKARTA, HARIANNEGERI  — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyiapkan peluncuran sistem registri karbon baru bernama SRUK (Sistem Registri Unit Karbon). Sistem ini ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola perdagangan karbon di Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, mengajak para pengembang proyek karbon untuk segera mengikuti tahap uji coba sebelum sistem tersebut resmi diluncurkan. Ia mendorong pelaku yang telah memiliki dokumen perencanaan proyek (Project Design Document/PDD) agar mulai menginput data ke dalam sistem.

“SRUK target operasinya bulan Juli, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Jadi, bagi project developers yang sudah siap PDD-nya, sekarang sudah bisa melakukan uji coba untuk memasukkan data ke dalam registri tersebut,” ujar Diaz.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum Indonesia Carbon Market Outlook 2026 yang digelar oleh UK PACT di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Diaz menegaskan bahwa tahap uji coba menjadi langkah krusial agar implementasi perdagangan karbon dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

“Kami butuh partisipasi para pemangku kepentingan dalam tahap uji coba, sehingga saat diluncurkan nanti, sistem sudah siap digunakan secara penuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Diaz menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai solusi untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim global. Ia menyebut kebutuhan pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim mencapai 8,6 triliun dolar AS per tahun hingga 2030, dan diproyeksikan meningkat menjadi 10 triliun dolar AS, sementara realisasi pendanaan saat ini masih jauh dari kebutuhan.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. “Kita membutuhkan sekitar Rp470 triliun per tahun hingga 2030, tetapi yang tersedia baru sekitar Rp76 triliun untuk penanganan perubahan iklim,” ujarnya.

Diaz juga mengapresiasi penyelenggaraan forum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk INDEF dan Eco Securities. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong implementasi perdagangan karbon, baik di tingkat nasional maupun global.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, menyampaikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam mengembangkan pasar karbon. Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kerja sama bilateral.

“Forum ini sejalan dengan amanat Presiden untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui kerja sama Indonesia dan Inggris. Kami berharap dukungan ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Dominic.