Fenomena Individualisme di Era Media Sosial dalam Perspektif Filsafat Sosial

Penulis : Kafka Zulfidar 

NIM  : 2506010020 

Bidang Kajian : Filsafat Ilmu 

Baca Juga :

Menyingkap Akar Pembelajaran: Hubungan Erat antara Sekolah dan Epistemologi

Pendahuluan

Genealogi Individualisme: Dari Disembedding Tradisional hingga Individualisasi Modern 

Baca Juga :

Reyzan Sulaeman: Kritik terhadap Kekuasaan Adalah Tanggung Jawab Warga Negara

Peralihan dari masyarakat pramodern yang kental dengan ikatan komunal tradisional (Gemeinschaft) menuju masyarakat modern yang kontraktual (Gesellschaft) menandai transformasi ontologis dalam cara manusia memahami dirinya. Ferdinand Tönnies mengidentifikasi transisi ini sebagai proses pencabutan individu dari jangkar-jangkar komunitas lokal yang intim (disembedding). Dalam tatanan tradisional, status seseorang ditentukan sejak lahir (ascribed status), sedangkan modernitas menuntut individu meraih status melalui usaha mandiri (achieved status). Perubahan struktural ini kemudian dilegitimasi oleh Max Weber melalui analisisnya mengenai etika Protestan, di mana individualisme bukan sekadar kenyamanan ekonomi melainkan sebuah panggilan moral (moral vocation) yang mendasari "Spiritualitas Kapitalisme".    

Pada fase modernitas lanjut, proses ini bereskalasi menjadi apa yang oleh Ulrich Beck dan Zygmunt Bauman sebut sebagai "individualisasi". Di dalam masyarakat risiko (risk society), pranata sosial yang mapan seperti kelas sosial, peran jender tradisional, dan keluarga inti mengalami pelarutan. Akibatnya, subjek modern "dikutuk" untuk secara mandiri menulis narasi hidup dan biografi mereka sendiri. Beban psikologis dari kondisi ini sangat berat; kegagalan sistemik—seperti pengangguran atau kemiskinan—tidak lagi dilihat sebagai cacat struktural masyarakat, melainkan diinternalisasi secara mendalam sebagai kegagalan pribadi, yang pada gilirannya memicu alienasi ekstrem.    

Sosiolog François de Singly menjelaskan fenomena ini melalui konsep disafiliasi (désappartenance), sebuah kondisi di mana individu dituntut untuk melepaskan diri dari afiliasi bawaan mereka dan secara sadar memilih afiliasi baru berdasarkan preferensi rasional personal. Relasi keluarga pun bergeser menjadi "individualisme relasional". Perubahan ini menempatkan subjek dalam posisi dilematis yang diidentifikasi oleh Irène Théry: manusia modern menjadi jauh lebih bebas namun sekaligus terekspos, lebih bertanggung jawab namun didera ketidakpastian, serta lebih otonom namun sangat rapuh.    

Baca Juga :

Yayasan Al Hikmah Konsisten Cetak Generasi Islami dan Kreatif Lewat Istifalan dan Akhirussanah RA-MDTA

Arsitektur Digital dan Transformasi Interaksi Sosial Kontemporer 

Kehadiran internet dan platform digital telah merombak lanskap sosial ini menjadi sistem operasi sosiologis baru yang didefinisikan sebagai "individualisme jaringan" (networked individualism) oleh Barry Wellman dan Manuel Castells. Masyarakat tidak lagi terkelompok dalam kotak-kotak komunitas lokal yang padat, melainkan terhubung melalui jaringan pribadi yang longgar, tersebar secara global, dan dimediasi oleh gawai personal. Dalam model interaksi ini, titik kontak sosial bukan lagi rumah tangga atau kelompok kerja, melainkan individu itu sendiri yang bertindak sebagai switchboard pengelola berbagai lingkaran sosial.    

Di Indonesia, pergeseran dari interaksi tatap muka menuju interaksi berbasis layar gawai secara nyata membentuk pola interaksi remaja dan memicu peningkatan individualisme. Meskipun data menunjukkan penurunan pengguna media sosial di Indonesia sebesar 12,57% pada awal tahun 2023, intensitas dan kedalaman hubungan sosial luring tetap mengalami degradasi akibat terbawanya kebiasaan interaksi digital ke dalam ruang fisik.    

Pergeseran struktural ini juga melahirkan berbagai pola perilaku baru dalam navigasi sosial masyarakat urban, sebagaimana dirinci dalam data komparatif berikut: 

Kondisi interaksi yang dimediasi oleh layar ini melahirkan kerentanan sosial baru, termasuk maraknya kasus perundungan siber (cyberbullying) yang bersumber dari kurangnya edukasi dan pemahaman empati luring dalam berkomunikasi di ruang siber.    

Ontologi Diri Digital: Antara Individualisme Ekspresif dan Komodifikasi 

Dalam ruang digital yang terfragmentasi, pembentukan identitas digerakkan oleh individualisme ekspresif (expressive individualism). Berakar dari pemikiran Charles Taylor dan Robert Bellah, paham ini menempatkan keaslian diri (authenticity) yang bersumber dari perasaan dan intuisi batin sebagai kebajikan moral tertinggi. Anthony Giddens menambahkan bahwa masyarakat modern bergerak menuju narasi diri di mana subjek membangun kepercayaan diri yang tinggi berdasarkan refleksi atas pengalaman pribadi mereka. Hal ini bahkan terlihat pada fenomena ekstrem di mana penderita sakit parah atau individu menjelang ajal melakukan "upaya ekspresif" (expressive endeavours) melalui blog dan seni digital untuk mencari pengakuan, menghadapi kefanaan, dan meninggalkan warisan eksistensial di ruang siber.    

Namun, dari perspektif kritis Byung-Chul Han, budaya autentisitas ini sebenarnya adalah ilusi yang diproduksi oleh neoliberalisme untuk melancarkan eksploitasi diri (self-exploitation) secara sukarela. Melalui mekanisme psikopolitik, emosi dan subjektivitas manusia dikomodifikasi untuk memaksimalkan produktivitas pasar kapitalistik. Subjek digital bertindak sebagai wirausahawan atas dirinya sendiri, mengurasi citra diri terbaik, dan berpartisipasi dalam budaya pamer (flexing) demi mendapatkan kepuasan instan berupa tombol suka (likes) dan validasi algoritmik.    

Hal ini memicu narsisisme patologis yang mengikis kemampuan subjek untuk mencintai secara tulus. Dalam esainya The Agony of Eros, Han berargumen bahwa cinta sejati menuntut keberanian untuk menghadapi kerentanan di hadapan "Yang Liyan" (the Other). Ketika media sosial mereduksi semua interaksi menjadi "teror kesamaan" (terror of the Same) melalui algoritma yang mengeliminasi perbedaan, Yang Liyan disingkirkan, digantikan oleh cermin narsistik yang hanya memantulkan ego subjektif.    

Ketegangan eksistensial ini semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif filsafat sosial Islam, khususnya melalui kerangka Maqasid al-Shariah. Terdapat benturan struktural antara kewajiban etis menjaga kehormatan diri (hifz al-ird) dengan tuntutan visibilitas ekonomi digital. Ketika individu melakukan pengungkapan diri secara berlebihan (excessive self-disclosure)—seperti mengeksploitasi konflik domestik atau menyiarkan kerapuhan emosional demi mengejar keviralannya—mereka secara tidak sadar menurunkan derajat kemanusiaan mereka menjadi komoditas konsumsi algoritmik. Pergeseran dari subjektivitas yang berpusat pada akhlak (akhlaq-centered) menjadi subjektivitas yang dikendalikan oleh metrik (metrics-driven) merusak dimensi spiritualitas transenden manusia.    

Bagi generasi muda Muslim kontemporer, pilar-pilar agama bahkan mulai didekonstruksi dari kewajiban spiritual sakral menjadi pilihan personal yang dievaluasi berdasarkan relevansi emosional dan kebutuhan eksistensial semata. Tren ini menunjukkan terjadinya disorientasi ontologis, di mana ketakutan akan penilaian sesama manusia di ruang digital menggeser kesadaran transendental yang termaktub dalam pesan teologis: bahwa kehidupan sejati pada hakikatnya adalah milik Allah, dan hanya penilaian-Nya yang patut ditakuti.    

Refeodalisasi, Polarisasi, dan Kontrol Sosial Informal di Ruang Publik Virtual 

Pada awal perkembangannya, internet digadang-gadang akan mereaktualisasi konsep ruang publik (public sphere) ideal Jürgen Habermas—sebuah wadah diskusi rasional, inklusif, dan bebas dari koersi kekuasaan maupun pasar. Namun, kenyataannya, ruang publik digital justru mengalami kolonisasi hebat oleh kepentingan politik dan kapitalisme global. Media massa kontemporer dan platform sosial digital tidak lagi berfungsi sebagai katalis kritik masyarakat warga, melainkan bertransformasi menjadi mesin penghasil keuntungan iklan yang mengutamakan spektakel daripada diskursus rasional.    

Habermas menyebut fenomena penurunan mutu komunikasi politik ini sebagai refeodalisasi ruang publik digital. Alih-alih menjadi tempat pembentukan opini publik yang kritis, media sosial dikuasai oleh aktor-aktor kekuasaan yang menyebarkan propaganda, memicu polarisasi, serta memanipulasi kesadaran kognitif masyarakat. Remaja di perkotaan, seperti di Surabaya, menjadi sangat rentan terpapar hoaks dan berita palsu yang sengaja diproduksi untuk menggeser persepsi sosial mereka tanpa adanya mekanisme verifikasi mandiri.    

Di samping itu, ruang publik virtual juga mengalami pergeseran fungsi menjadi arena penghakiman komunal yang emosional. Penelitian sosiologis terhadap dinamika netizen Indonesia menunjukkan bahwa sentimen kolektif di media sosial kerap kali termanifestasi sebagai instrumen kontrol sosial informal yang destruktif. Melalui sanksi moral seperti gosip digital, teguran massal, hingga sanksi ekonomi berupa fenomena pengucilan sosial (cancel culture), publik virtual menegakkan norma-norma secara sepihak di luar kerangka hukum formal. Kasus-kasus kontroversi tokoh publik digital membuktikan bahwa ruang publik virtual memiliki watak ganda: ia menyediakan ruang artikulasi bebas, namun sekaligus menjelma menjadi pengadilan jalanan digital yang didorong oleh ekonomi perhatian, menjauhkan masyarakat dari cita-cita demokrasi deliberatif yang rasional dan berkeadilan.    

Kesimpulan 

Analisis filsafat sosial terhadap fenomena individualisme di era media sosial menyingkapkan bahwa digitalisasi telah mendorong pergeseran radikal pada struktur sosial dan eksistensi manusia. Pelemahan pranata tradisional luring tidak melahirkan subjek yang merdeka, melainkan melahirkan individu yang terisolasi, cemas, dan rentan terhadap eksploitasi psikopolitik pasar bebas. Persahabatan luring yang kokoh digantikan oleh jaringan sosial yang cair, transaksional, dan berorientasi pada kepuasan instan. Upaya pencarian keaslian diri melalui individualisme ekspresif justru terjebak dalam narsisisme digital yang mengikis kapasitas manusia untuk membangun empati dan menjalin hubungan yang mendalam dengan sesama. 

Di ranah publik, kolonisasi ruang siber oleh kapitalisme pengawasan dan manipulasi politik telah memicu refeodalisasi ruang publik, mengubah diskusi rasional menjadi penghakiman emosional dan polarisasi sosial. Guna mengantisipasi dampak negatif dari individualisasi digital ini, masyarakat memerlukan penguatan literasi digital kritis, pemulihan fungsi kontrol sosial keluarga, serta reorientasi etis yang menempatkan kembali martabat manusia dan komitmen moral terhadap kemaslahatan bersama di atas metrik kepopuleran digital yang semu.